Mantan Terpidana Korupsi Jadi Kandidat Gubernur BI, Siapa Sosoknya?

Suara.com - Pengunduran diri Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada 25 Juli 2026 lalu memicu dinamika baru di sektor moneter nasional.

Saat ini, kepemimpinan bank sentral dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti, selaku Pejabat Sementara (Pjs). Di tengah masa transisi ini, nama mantan Gubernur BI periode 2003–2008, Burhanuddin Abdullah, mencuat ke permukaan sebagai salah satu kandidat kuat yang berpotensi diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan maksimal tiga nama calon Gubernur BI.

Para kandidat tersebut selanjutnya akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi XI DPR RI setelah masa reses berakhir. Merujuk pada beleid ini, peluang masuknya nama Burhanuddin dalam daftar usulan Presiden sangat terbuka.

Munculnya figur Burhanuddin Abdullah sebagai calon nakhoda Bank Indonesia langsung memantik perhatian ketat dari para pengamat ekonomi dan pelaku pasar moneter.

Jabatan Gubernur BI menuntut kredibilitas, independensi, serta integritas moral tanpa cela demi menjaga kepercayaan pasar keuangan domestik maupun internasional.

Aspek integritas sang kandidat kini menjadi titik krusial lantaran rekam jejak hukum yang pernah membelitnya di masa lalu. Burhanuddin merupakan mantan terpidana kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia yang bersumber dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI).

Kasus korupsi yang merugikan negara senilai Rp100 miliar tersebut merinci aliran dana sebagai berikut:

• Rp68,5 miliar dialokasikan untuk biaya bantuan hukum para mantan pejabat BI.
• Rp31,5 miliar disalurkan kepada sejumlah anggota DPR guna memuluskan penyelesaian kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) serta mempercepat revisi UU BI.

Perjalanan Kasus dan Vonis Pengadilan

Skandal aliran dana YPPI ini membawa Burhanuddin ke meja hijau dengan rentetan proses peradilan yang panjang:

1. Tingkat Pertama (2008): Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 5 tahun penjara pada 29 Oktober 2008.
2. Tingkat Banding: Pengadilan Tinggi memperberat hukumannya menjadi 5,5 tahun penjara.
3. Tingkat Kasasi (2009): Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi, mengurangi hukumannya menjadi 3 tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Pada saat putusan kasasi dijatuhkan, Kepala Biro Hukum dan Humas MA kala itu, Nurhadi, secara tegas membacakan amar putusan. "Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama," ungkap Nurhadi membenarkan putusan tersebut.

Portofolio Jabatan Saat Ini

Meski memiliki catatan masa lalu terkait kasus korupsi, karier Burhanuddin Abdullah di sektor publik dan korporasi negara saat ini justru tengah bersinar. Ia memegang sejumlah posisi strategis di era pemerintahan saat ini, di antaranya:

Komisaris Utama PT PLN (Persero): Diangkat sejak Juli 2024, menggantikan posisi Agus Martowardojo.

Ketua Tim Pakar Danantara: Berperan penting sebagai inisiator dan ketua tim pakar di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah badan pengelola investasi nasional yang baru dibentuk.

Ketua Umum PWRI: Terpilih secara aklamasi untuk memimpin organisasi pensiunan sipil negara, Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI), untuk periode 2026–2031 pada Munas XV bulan Juli 2026.

Selain deretan jabatan aktif tersebut, rekam jejak kepemimpinan masa lalunya juga mencakup jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kabadan Ekuin) pada tahun 2001 sebelum menjabat sebagai Gubernur BI pada tahun 2003.