45 Persen Konsumsi Nasional Dikuasai 20 Persen Orang Kaya, Sisanya Tetap Hidup Miskin

Suara.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali mencatatkan hasil yang menggembirakan. Pada triwulan II-2026, ekonomi nasional tumbuh 5,29%, sementara jumlah penduduk miskin berkurang 430 ribu orang menjadi 22,93 juta jiwa atau 8,07% dari total populasi.

Namun, di balik sederet angka positif tersebut, muncul pertanyaan besar: mengapa banyak masyarakat justru merasa kondisi ekonomi belum benar-benar membaik?

Jawabannya tidak sesederhana melihat angka pertumbuhan ekonomi atau penurunan kemiskinan. Ada tiga indikator lain yang justru memperlihatkan tantangan baru, yakni ketimpangan pendapatan yang melebar, biaya hidup yang semakin mahal, dan tekanan terhadap kelas menengah.

Mengapa Pertumbuhan Ekonomi Belum Terasa Merata?

BPS mencatat rasio Gini Indonesia naik menjadi 0,368, menandakan jurang ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin semakin lebar.

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengatakan, pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan jika hasilnya hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat.

Menurutnya, pemerintah harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni pertumbuhan yang mampu menciptakan distribusi pendapatan lebih merata.

"Yang terpenting bukan hanya pertumbuhan ekonomi tinggi, melainkan juga distribusi pendapatan yang lebih merata agar bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat," ujarnya kepada Suara.com.

Artinya, ekonomi memang tumbuh, tetapi manfaatnya belum dirasakan secara merata.

Siapa yang Menikmati Pertumbuhan Ekonomi?

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai mesin utama pertumbuhan ekonomi saat ini masih digerakkan oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.

Data menunjukkan:

• 20% kelompok masyarakat teratas menyumbang sekitar 45% konsumsi nasional.
• 40% kelompok terbawah hanya berkontribusi sekitar 17% konsumsi.

Kondisi tersebut menjelaskan mengapa pusat-pusat perbelanjaan, restoran, hingga sektor jasa terlihat ramai, tetapi di saat yang sama masyarakat masih mengeluhkan daya beli yang melemah.

Menurut Faisal, sekitar 80% masyarakat belum benar-benar menikmati laju pertumbuhan ekonomi, termasuk kelompok kelas menengah yang pendapatannya semakin tergerus.

Kemiskinan Turun, Tapi Standar Hidup Justru Naik

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kenaikan Garis Kemiskinan.

BPS menaikkan Garis Kemiskinan sebesar 4,33% menjadi Rp669.235 per kapita per bulan, naik dari Rp641.443 pada September 2025.

Apa artinya?

Garis Kemiskinan merupakan batas minimum pengeluaran seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.

Dengan standar terbaru tersebut:

Satu keluarga beranggotakan empat orang membutuhkan sekitar Rp2,67 juta per bulan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Artinya, meski jumlah penduduk miskin berkurang, biaya hidup minimum juga ikut meningkat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok.

Kelompok yang sebelumnya berada sedikit di atas garis kemiskinan kini menjadi lebih rentan jatuh miskin apabila pendapatannya tidak ikut naik.

Kelas Menengah Semakin Terjepit

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira menilai kelompok yang paling tertekan justru berasal dari kelas menengah.

Menurutnya, kelas menengah menghadapi tiga tekanan sekaligus:

• biaya hidup meningkat,
• lapangan kerja formal menyempit,
• tidak menerima bantuan sosial seperti kelompok miskin.

Di sisi lain, kelompok berpendapatan tinggi justru menikmati berbagai insentif yang mempercepat akumulasi kekayaan sehingga kesenjangan semakin melebar.

Akibatnya, sebagian masyarakat kelas menengah mulai turun menjadi kelompok rentan.

Mengapa Angka Kemiskinan Bisa Turun?

Penurunan kemiskinan tetap menjadi capaian positif.

Beberapa fakta dari BPS antara lain:

• Penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta orang.
• Tingkat kemiskinan turun dari 8,25% menjadi 8,07%.
• Penurunan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia.
• Pulau Jawa mencatat penurunan terbesar, meski masih menjadi rumah bagi 12,02 juta penduduk miskin atau
• lebih dari separuh total penduduk miskin nasional.
• Tingkat kemiskinan desa masih 10,67%, jauh lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 6,34%.

Data tersebut menunjukkan program pengentasan kemiskinan masih berjalan, namun belum cukup kuat untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Apa Respons Pemerintah?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menekan ketimpangan melalui penciptaan lapangan kerja, program vokasi, serta magang agar lebih banyak masyarakat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan tetap.

Selain itu, pemerintah juga mempertahankan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan untuk menjaga daya beli.

Apa yang Perlu Dilakukan?

Sejumlah ekonom menilai strategi pengentasan kemiskinan perlu bergeser dari pendekatan jangka pendek menuju pembangunan kapasitas masyarakat.

INDEF mendorong pemerintah lebih fokus pada:

1. penciptaan lapangan kerja,
2. peningkatan kualitas pendidikan,
3. pemberdayaan masyarakat agar memiliki pendapatan tetap.

Sementara CELIOS menilai intervensi pemerintah juga harus menyasar kelas menengah, bukan hanya kelompok masyarakat termiskin.

Langkah yang disarankan antara lain memperluas bantuan tunai, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta mempercepat penciptaan lapangan kerja di sektor industri pengolahan.