Pendapatan IHT Turun Rp100 Triliun, 900 Ribu Lapangan Kerja Terancam

Suara.com - Tekanan terhadap industri hasil tembakau (IHT) dinilai tidak hanya berisiko terhadap kinerja industri, tetapi juga dapat berdampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan, penurunan pendapatan industri sebesar Rp100 triliun berpotensi menghilangkan kesempatan kerja hingga 900 ribu orang secara keseluruhan.

Ketua Tim Kerja Bidang Kelembagaan Hubungan Industrial Kemnaker RI Meynar Kusumo Wulandari mengatakan, industri hasil tembakau merupakan sektor padat karya dengan rantai pasok yang panjang.

Menurutnya, sektor tersebut tidak hanya melibatkan petani tembakau dan pekerja pabrik, tetapi juga buruh linting hingga tenaga kerja di sektor distribusi.

"Jika terjadi penurunan pendapatan Rp100 triliun, potensi kehilangan kesempatan kerjanya mencapai 300 ribu orang secara langsung, dan 900 ribu orang secara keseluruhan perekonomian," ujar Meynar di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Ia menjelaskan, tekanan terhadap industri dapat berdampak pada kebijakan efisiensi di tingkat perusahaan. Kondisi tersebut pada akhirnya berpotensi meningkatkan kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kemnaker mencatat jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam ekosistem IHT dari sektor hulu hingga hilir mencapai 5,3 juta orang pada 2024. Jumlah tersebut mencakup berbagai mata rantai industri, mulai dari petani, pekerja pabrik, buruh linting hingga distribusi.

"Ini rata-rata bukan cuma petani tembakau, tapi pekerja pabrik, buruh linting yang melinting, kemudian ini sampai ke sektor distribusi. Ini 6 juta, itu 6 juta itu big deal banget," kata Meynar menunjukan data lain yang menunjukan penyerapan tenaga kerja lebih besar.

Kebijakan Ketat Jadi Sorotan

Besarnya penyerapan tenaga kerja tersebut menjadi perhatian di tengah berbagai rancangan kebijakan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap industri hasil tembakau.

Salah satunya adalah rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) mengenai pengaturan produk tembakau dan rokok elektronik sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam rancangan regulasi tersebut, salah satu ketentuan yang menuai keberatan adalah wacana penyeragaman warna kemasan produk tembakau.

Meynar mengingatkan, tekanan regulasi maupun kenaikan cukai yang terlalu agresif memiliki korelasi dengan kebijakan efisiensi perusahaan. Jika kinerja industri mengalami penurunan, dampaknya dapat merembet pada tenaga kerja di sepanjang rantai pasok.

Dampak tersebut dinilai semakin berat bagi kelompok pekerja yang memiliki keterbatasan dalam mencari pekerjaan pengganti.

Sebagian besar buruh linting, misalnya, merupakan perempuan dengan keterbatasan pendidikan dan kompetensi untuk mendapatkan pekerjaan baru apabila terjadi PHK.

Petani Ikut Terancam

Dampak tekanan terhadap industri juga dikhawatirkan dirasakan petani tembakau. Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Nusa Tenggara Barat Sahminudin mengatakan kebijakan kemasan polos atau plain packaging dapat memengaruhi penjualan produk rokok legal.

Jika penjualan rokok legal turun, daya serap pabrikan terhadap tembakau lokal juga berpotensi ikut berkurang.

Sahminudin menyebut sekitar 98 persen produksi tembakau nasional bergantung pada industri rokok yang menyerap hasil panen komoditas tersebut.

"Semakin aturannya ketat dengan kemasan polos itu, berarti kalau terjadi penurunan penjualan rokok yang legal, yang membeli secara resmi tembakau itu jadi sedikit," tuturnya.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menciptakan efek domino mulai dari petani kehilangan pasar, industri mengalami tekanan hingga penerimaan negara ikut terdampak.

"Petani kehilangan pasar, industri terganggu, negara juga kehilangan penerimaan. Jadi menurut saya, kebijakan seperti ini bukan solusi. Semua harus dikaji ulang dengan mempertimbangkan nasib petani, industri, dan kepentingan negara secara keseluruhan," pungkasnya.