REGIONAL:
- Prabowo sebut banyak BUMN rugi tetapi laporan keuangannya mengaku untung.
- Pemerintah buka opsi mengusut direksi BUMN selama 30 tahun terakhir.
- Prabowo ungkap pemerintah telah menutup 290 BUMN tak produktif.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menilai masih banyak perusahaan pelat merah yang tidak produktif, bahkan terus mengalami kerugian meski dalam laporan keuangan justru tercatat membukukan keuntungan.
Sorotan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 dan Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengaku geram dengan kondisi sejumlah BUMN yang dinilainya tidak mencerminkan kinerja sebenarnya. Menurut dia, terlalu banyak perusahaan negara yang tidak produktif tetapi tetap melaporkan kinerja positif.
"Kalau saya laporkan semuanya saya takut rakyat kita marah. Terlalu banyak BUMN tidak produktif, rugi terus, laporannya untung. Ngarang aja tuh laporannya," kata Prabowo.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola perusahaan negara. Ia menilai masih terdapat BUMN yang menjalankan aktivitas bisnis tanpa rasa tanggung jawab terhadap negara.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab ke bangsa dan negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham kenapa terjadi seperti ini," ujarnya.
Prabowo bahkan membuka kemungkinan dilakukannya penyelidikan terhadap pengelolaan BUMN selama tiga dekade terakhir. Ia menyebut pemerintah dapat mempertimbangkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk mengusut para pengurus dan direksi BUMN yang diduga bermasalah.
"Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang," kata Prabowo.
Namun, Prabowo juga membuka ruang bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan untuk mendapatkan amnesti. Menurutnya, keputusan mengenai pemberian amnesti tersebut dapat dibahas bersama lembaga legislatif.
"Tapi saya juga akan menghadapi majelis, DPR kalau perlu kita beri peluang amnesti untuk mereka yang tobat, sadar, mengakui, nah ini saya serahkan kepada wakil rakyat untuk memutuskan," ujarnya.
Prabowo juga menyoroti hubungan kerja sama antara BUMN dengan perusahaan asing. Ia mengatakan pemerintah tengah melakukan pembenahan agar praktik-praktik yang dinilai tidak sehat dalam kerja sama tersebut dapat dihentikan.
"Kita kena masalah, banyak perusahaan asing kan kerja sama dengan BUMN kita jadi kita harus hilangkan permainan-permainan ini," katanya.
Presiden menegaskan pembenahan BUMN menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perusahaan negara. Ia menilai perusahaan pelat merah seharusnya memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat, bukan justru menjadi sumber persoalan.
Sebagai bagian dari restrukturisasi, Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menutup ratusan BUMN. Langkah tersebut disebut sebagai upaya merampingkan dan membenahi perusahaan milik negara yang dinilai tidak lagi produktif.
"Tapi saya dengan bangga hari ini saya laporkan hari ini kita telah menutup 290 BUMN," pungkas Prabowo.
