Anak Menkeu Viral, Diduga Singgung '7 Oligarki' Pengendali Politik dan Desil

Suara.com - Ranah media sosial belakangan ini diramaikan oleh serangkaian unggahan dari akun yang diduga kuat milik putra Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yakni Yudo Sadewa.

Aktivitas digital tersebut mendadak menyita perhatian publik setelah akun Instagram dengan nama pengguna @bc.8a41121a mengunggah daftar bertajuk "Top 7 oligarki" yang diklaim memiliki pengaruh kuat terhadap panggung politik di Indonesia.

Dalam hantaran story Instagram tersebut, Yudo menuliskan tujuh inisial nama dengan sensor beberapa huruf, yakni S*lim, Hjism, PP, Wedjaja, B*kr, Ag**n, dan C*nd*na.

Tanpa ragu, ia menyematkan kalimat tegas yang langsung memicu polemik di kalangan netizen. “Nah orang2 ini yang kontrol politik kalian,” tulisnya. Lebih lanjut, ia juga menyinggung keberadaan kelompok yang kerap disebut "9 naga" hingga figur-figur tertentu yang dinilainya jauh lebih kaya namun memilih beroperasi secara terselubung di balik layar.

Tidak berhenti di situ, sorotan publik kian membesar tatkala akun X @LambeSaham*** membagikan tangkapan layar unggahan Instagram Story Yudo Achilles Sadewa.

Dalam tangkapan layar tersebut, ia tampak membagikan data status kesejahteraan yang berada pada Desil 7, sembari membubuhkan narasi seputar konsumsi bahan bakar kendaraan.

"Mungkin kalo xmax harus Pertamax, tapi boleh gak motor aerox diisi Pertalite?" tanyanya dalam unggahan tersebut.

Keterangan status Desil 7 pada figur yang berstatus sebagai anak pejabat tinggi negara ini lantas memicu kepenasaran dan gelombang kritik dari warganet. Banyak pengguna media sosial membandingkan kondisi ekonomi pribadi mereka yang merasa lebih sederhana namun justru terdata pada tingkatan desil yang lebih tinggi.

"Anak pejabat desil 7, nanti ada yang naik Beat desil 10. Dunia bakal kebalik-balik wkwk," tulis salah satu pengguna akun X, @maliii****.

Memahami Konsep Desil: Pemeringkatan Relatif Kesejahteraan

Merekabronya perbincangan mengenai data tersebut membuat istilah desil kembali menjadi topik hangat di ruang publik. Mengutip penjelasan Badan Pusat Statistik (BPS) serta Data Terpadu Sektor Energi dan Sosial (DTSEN), desil sejatinya merupakan metode pembagian data kependudukan ke dalam 10 kelompok sama rata berdasarkan tingkatan pengeluaran atau derajat kesejahteraan rumah tangga.

Dalam pemeringkatan DTSEN maupun data Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos), setiap kelompok desil mencakup sekitar 10 persen dari total populasi keluarga di Indonesia.

Desil 1 mewakili kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi terendah (paling tidak mampu), sementara Desil 10 diisi oleh kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Dengan demikian, berada di kelompok Desil 7 mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut secara relatif memiliki posisi kesejahteraan yang lebih baik dibanding kelompok Desil 1 hingga 6. Namun, indikator ini menekankan pada posisi relatif dalam distribusi populasi, bukan merujuk pada batasan angka nominal pendapatan tertentu.

Pihak BPS dan Pusdatin Kesos Kemensos sebelumnya menegaskan bahwa pemeringkatan desil tidak semata-mata diukur dari nilai gaji atau penghasilan bulanan perseorangan. Penentuan status desil diukur melalui puluhan variabel komprehensif yang mencakup:

• Identitas & Demografi: Tingkat pendidikan, jenis pekerjaan utama anggota keluarga, serta jumlah tanggungan dalam satu rumah tangga.
• Kondisi Fisik Rumah Tangga: Kualitas tempat tinggal, luas bangunan, jenis sanitasi, akses air minum, hingga kapasitas daya listrik yang terpasang.
• Aset & Usaha: Kepemilikan aset berharga, status kepemilikan tempat tinggal, serta kepemilikan entitas usaha.
  
  

Isu status desil ini memicu perhatian lebih luas lantaran berkaitan langsung dengan rencana strategis pemerintah. Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu. Kebijakan terarah ini secara khusus dibidik untuk menyasar kelompok masyarakat yang berada pada kategori Desil 9 dan Desil 10.

Pemerintah menegaskan bahwa data pemeringkatan ini tidak bersifat kaku atau statis. Pada pemutakhiran DTSEN Volume 2 Tahun 2026, cakupan pembaruan data telah menjangkau hingga 95,3 juta keluarga atau sekitar 289,3 juta jiwa.