Bisnis Tak Bisa Lagi Cuma Hitung Cuan, Risiko Politik Juga Harus Dibaca

Suara.com - Dunia usaha kini tidak cukup hanya membaca pergerakan pasar dan kondisi ekonomi. Dinamika politik dan kebijakan pemerintah juga menjadi faktor yang semakin penting dalam menentukan keberlangsungan bisnis dan investasi.

Kondisi tersebut membuat profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) dinilai semakin strategis bagi perusahaan. Fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan hubungan perusahaan dengan pemerintah, tetapi juga mencakup kemampuan membaca arah kebijakan, regulasi, politik, hingga berbagai kepentingan yang dapat memengaruhi dunia usaha.

Praktisi Public Policy & Government Affairs, Arief Budiman, mengatakan perusahaan perlu memahami bahwa perubahan politik dan kebijakan pemerintah dapat berpengaruh terhadap aktivitas bisnis.

"Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisan tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara lebih kuat di Indonesia," ujar Arief seperti dikutip, Kamis (27/8/2026).

Menurut Arief, PPGA tidak semestinya hanya bekerja ketika perusahaan sudah menghadapi persoalan. Fungsi tersebut justru harus mampu membaca potensi risiko sejak awal sehingga perusahaan dapat menyiapkan strategi menghadapi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam kerangka kerja yang dipaparkan IPPGA Group, fungsi PPGA bertumpu pada lima pilar, yakni Profitability, Certainty, Security, Continuity, dan Stability.

Pilar Stability secara khusus berkaitan dengan kemampuan membaca dinamika politik nasional dan lokal, kepentingan aktor pemerintahan, serta perkembangan politik dan ekonomi global yang dapat berdampak terhadap bisnis.

Sementara itu, Certainty menempatkan pemahaman terhadap arah kebijakan pemerintah, proses legislasi dan regulasi, hingga perencanaan pembangunan sebagai bagian penting dalam mendukung kepastian usaha.

Adapun Security berkaitan dengan upaya melindungi perusahaan dari risiko hukum, sosial, dan politik yang berpotensi mengganggu operasional maupun investasi.

"Keberhasilan PPGA tidak dapat berdiri pada satu pilar. Kelimanya harus bekerja sebagai satu kesatuan," tegas Arief.

Dengan demikian, kemampuan membaca politik tidak lagi semata-mata menjadi kebutuhan bagi aktor pemerintahan atau partai politik. Bagi dunia usaha, pemahaman terhadap dinamika tersebut dapat menjadi bagian dari strategi untuk menjaga investasi dan keberlanjutan bisnis.

Arief menilai kebutuhan terhadap profesi PPGA akan terus ada selama terdapat interaksi antara bisnis, kebijakan publik, dan politik dalam sistem demokrasi.

"Selama pemerintahan Republik Indonesia berdiri, bisnis dan kebijakan politik akan selalu berinteraksi. Karena itu, profesi ini akan selalu diperlukan. Penguatannya adalah tanggung jawab bersama, bukan milik satu kelompok industri atau satu asal investasi baik dalam atau luar negeri," pungkasnya.