Kecewa AMPB Balik Kanan, Ojol Ancam Usir Massa Pati Jika Kembali Demo di Jakarta

Suara.com - Sejumlah relawan ojek online (ojol) di Jakarta mengaku kecewa setelah massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8/2026), usai melakukan audiensi dengan pimpinan DPR.

Kekecewaan tersebut bahkan membuat sejumlah driver ojol mengancam akan mengusir massa AMPB jika kembali datang ke Jakarta untuk menggelar aksi serupa.

Salah satu relawan ojol, Melva Pardede, mengatakan dirinya dan rekan-rekannya merasa kecewa karena massa AMPB memilih pulang setelah menerima hasil audiensi dengan pimpinan DPR. Padahal, menurut dia, para driver ojol masih berada di lokasi dan sebelumnya telah membantu AMPB selama berada di Jakarta.

"Saudaraku Pati, kami warga Jakarta merasa diberakin oleh kalian, kalian main pulang saja setelah dari dalam," ujar Melva Pardede di depan Gedung DPR, Kamis (27/8/2026).

Melva menilai massa AMPB tidak menunjukkan penghargaan kepada para driver ojol yang telah membantu mereka.

"Kalian kalau mau buang sampah jangan di Jakarta, silakan di Pati," kata dia.

Ia menegaskan kekecewaan tersebut membuat para driver ojol Jakarta tidak ingin kembali membantu massa Pati jika mereka menggelar aksi di Ibu Kota.

Bahkan, Melva mengancam akan mengusir massa AMPB apabila kembali datang ke Jakarta karena RUU Perampasan Aset belum disahkan hingga batas waktu yang disepakati dengan DPR.

"Kalau kalian datang lagi karena belum disahkan RUU itu, jangan menginjak lagi Jakarta," tegas dia.

Melva juga memberikan batas waktu kepada pihak AMPB untuk menyampaikan permintaan maaf kepada para driver ojol yang merasa kecewa.

"Satu kali 24 jam kalian gak minta maaf jangan harap kalian menginjak Jakarta. 1x24 jam kami tunggu minta maaf," tegasnya.

Sebelumnya, AMPB menggelar aksi di depan Gedung DPR RI dengan membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Dalam audiensi dengan pimpinan DPR, Koordinator AMPB Supriyono alias Botok bersama sejumlah perwakilan menyampaikan aspirasi terkait pemberantasan korupsi, terutama desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026.

Komitmen tersebut dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani dan disaksikan perwakilan AMPB. Setelah menerima komitmen tersebut, massa AMPB kemudian membubarkan diri dan meninggalkan kawasan Gedung DPR RI.

Sementara itu, sejumlah kelompok massa lainnya masih berada di sekitar Gedung DPR RI untuk melanjutkan aksi.