Relasi NU dan Pemerintah: Represi di Era Soeharto, 'Berbagi' Tambang di Masa Kini

Suara.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya menghasilkan kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmat 2026-2031.

Forum yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27-31 Agustus 2026 itu menetapkan KH Miftachul Akhyar kembali sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU. Penetapan tersebut sekaligus menandai berakhirnya kepengurusan PBNU periode sebelumnya di bawah KH Yahya Cholil Staquf.

Pergantian kepemimpinan PBNU berlangsung bersamaan dengan sebuah simbol kedekatan antara NU dan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto hadir dalam penutupan Muktamar ke-35 pada 31 Agustus 2026 dan menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu) yang diserahkan oleh Rais Aam terpilih KH Miftachul Akhyar.

Prabowo mengatakan kedatangannya ke Jombang merupakan bagian dari upaya memenuhi janji setelah mendapat informasi dari Ketua Umum PBNU periode sebelumnya, Yahya Cholil Staquf, bahwa kartu anggotanya telah selesai.

“Saya datang karena janji, janji harus dipegang,” kata Prabowo. Kartanu tersebut tercatat dengan status anggota seumur hidup.

Dalam pidatonya, Prabowo menghubungkan status tersebut dengan kerja sama antara NU, pemerintah, dan masyarakat. Menurut dia, pemerintah dan NU memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Berarti Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang,” ujar Prabowo dalam penutupan Muktamar, Senin (31/8/2026).

Prabowo juga menempatkan NU sebagai salah satu kekuatan penting dalam kehidupan kebangsaan. Saat membuka Muktamar pada 27 Agustus, ia menyebut NU sebagai institusi bersejarah yang memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan, persatuan, kehidupan beragama, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, kedekatan tersebut perlu ditempatkan dalam konteks sejarah hubungan NU dan pemerintah yang tidak selalu berjalan linear.

Dari Resolusi Jihad hingga politik kebangsaan

Hubungan NU dengan negara sudah terbentuk sejak masa sebelum dan sesudah kemerdekaan. NU berdiri pada 1926 sebagai organisasi sosial-keagamaan. Ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaan pada 1945, organisasi ini mengambil posisi aktif.

Salah satu tonggak pentingnya adalah Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang menyerukan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Resolusi tersebut kemudian menjadi salah satu konteks penting yang mengiringi mobilisasi kiai dan santri dalam perlawanan terhadap pasukan Sekutu di Surabaya.

Dalam perkembangan politik awal republik, NU ikut mendirikan dan menjadi bagian dari Masyumi. Namun, hubungan tersebut tidak berlangsung permanen.

NU keluar dari Masyumi pada 1952 dan kemudian berdiri sebagai partai politik sendiri. Dalam Pemilu 1955, Partai NU menjadi salah satu dari tiga kekuatan politik terbesar dengan memperoleh 6.955.141 suara atau 18,41 persen dan 45 kursi DPR.

Pada masa Orde Lama, hubungan NU dengan Presiden Soekarno juga mengalami perubahan. Dalam konteks negara yang masih menghadapi berbagai pemberontakan dan persoalan legitimasi pemerintahan, NU memberikan legitimasi keagamaan kepada Soekarno melalui konsep waliyyul amr al-daruri bi al-syaukah.

Namun, menjelang akhir Orde Lama, sebagian tokoh muda NU di bawah kepemimpinan Subhan ZE bersikap semakin kritis terhadap pemerintah karena persoalan ekonomi dan politik, termasuk setelah G30S. Salah satu tuntutan politik yang mengemuka adalah pembubaran PKI.

Hubungan tersebut kembali memburuk pada masa Orde Baru. Kebijakan penyederhanaan partai pada 1973 memaksa Partai NU bergabung ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersama sejumlah partai Islam lainnya.

NU kemudian mengambil langkah penting melalui Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984 dengan kembali ke Khittah 1926. Keputusan itu menegaskan posisi NU sebagai jam'iyah diniyah-ijtima'iyah dan tidak terikat secara organisatoris dengan partai politik tertentu.

Khittah 1926 kemudian menjadi salah satu fondasi penting hubungan NU dengan negara. NU tidak lagi menjadi partai politik, tetapi tetap memainkan peran sosial dan kebangsaan yang besar.

Cipasung 1994: ketika NU berhadapan dengan kekuasaan

Salah satu titik paling keras dalam hubungan NU dengan pemerintah terjadi pada Muktamar ke-29 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 1-5 Desember 1994.

Muktamar tersebut dikenang sebagai salah satu forum paling tegang dalam sejarah NU karena adanya dugaan intervensi pemerintah Orde Baru terhadap proses pemilihan Ketua Umum.

Catatan NU Online yang ditulis oleh Achmad Mukafi Niam menyebut pemerintah mengerahkan panser dan tentara dalam upaya mencegah Gus Dur kembali terpilih. Intervensi tersebut dikaitkan dengan kekhawatiran Presiden Soeharto terhadap sikap kritis Gus Dur yang dinilai dapat mengganggu pemerintahan dan agenda politik rezim saat itu.

Pada akhirnya, Gus Dur tetap terpilih sebagai Ketua Umum PBNU bersama KH Ilyas Ruhiat sebagai Rais Aam. Muktamar Cipasung kemudian dipandang sebagai salah satu contoh penting pertarungan antara kemandirian masyarakat sipil dan kekuatan negara pada masa Orde Baru.

Menariknya, setelah rezim Orde Baru runtuh, Gus Dur justru menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada Muktamar ke-30 di Lirboyo, Kediri, 1999, Gus Dur hadir sebagai Presiden RI dan mengingatkan warga NU bahwa meskipun organisasi tersebut tidak lagi berada dalam posisi oposisi, sikap kritis terhadap penguasa harus tetap dipertahankan.

Reformasi: dari Gus Dur hingga Ma'ruf Amin

Memasuki era Reformasi, hubungan NU dengan pemerintah berubah kembali. Ketika Gus Dur menjadi Presiden keempat RI, hubungan antara organisasi dan pemerintahan menjadi sangat dekat. Setelah itu, pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo juga membangun hubungan yang relatif baik dengan NU.

Kedekatan tersebut bahkan masuk langsung ke struktur pemerintahan ketika KH Ma'ruf Amin, tokoh senior NU dan pernah menjabat Rais Aam PBNU, menjadi Wakil Presiden RI mendampingi Joko Widodo pada periode 2019-2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan NU dan pemerintah tidak dapat hanya dibaca dalam kerangka oposisi atau dukungan. Pada satu periode NU dapat menjadi mitra pemerintah, sementara pada periode lain menjadi kekuatan yang memberikan kritik terhadap kebijakan negara.

Secara historis, posisi tersebut juga berkaitan dengan tradisi pemikiran Sunni yang dianut NU. Dalam salah satu penjelasan NU mengenai hubungan organisasi dengan pemerintah, sikap kooperatif dipandang penting karena keberadaan pemerintahan dianggap lebih baik daripada ketiadaan pemerintahan yang berpotensi menimbulkan kekacauan. Namun, kedekatan tersebut tidak berarti NU harus menerima seluruh kebijakan pemerintah. Kritik tetap dipandang sebagai bagian dari peran kebangsaan.

Tambang dan Independensi NU

Persoalan yang lebih kontemporer muncul ketika pemerintah memberikan peluang pengelolaan pertambangan kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan melalui PP Nomor 25 Tahun 2024.

Kebijakan tersebut membuka ruang bagi badan usaha ormas keagamaan untuk mendapatkan prioritas pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

PBNU menjadi salah satu organisasi keagamaan yang merespons cepat kebijakan tersebut. Ketua Umum PBNU saat itu, Yahya Cholil Staquf, secara terbuka menyatakan bahwa NU membutuhkan sumber pendapatan baru untuk membiayai kebutuhan organisasi, termasuk pendidikan, pesantren, kesehatan, dan berbagai pelayanan sosial.

“Ketika pemerintah memberi peluang ini, membuat kebijakan afirmasi ini, kami melihat sebagai peluang dan segera kami tangkap. Wong butuh, bagaimana lagi,” kata Gus Yahya pada 2024.

Argumen yang dikemukakan PBNU adalah kemandirian ekonomi. Dengan basis organisasi yang luas dan ribuan lembaga pendidikan serta pesantren, NU membutuhkan sumber daya finansial yang lebih besar. Dalam pandangan ini, pengelolaan sumber daya alam dianggap sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat kemampuan organisasi membiayai pelayanan kepada masyarakat.

Namun, keputusan tersebut juga menimbulkan perdebatan internal maupun eksternal. Kritik terutama menyangkut kapasitas organisasi keagamaan dalam mengelola bisnis pertambangan, risiko kerusakan lingkungan, serta potensi berubahnya posisi NU sebagai organisasi masyarakat sipil yang kritis terhadap kekuasaan.

Sebagian kritik juga mempertanyakan kontradiksi antara aktivitas pertambangan batu bara dan agenda transisi energi serta perlindungan lingkungan.

Di sisi lain, PBNU menyatakan telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dampak lingkungan dan menegaskan bahwa pengelolaan tambang akan dilakukan sesuai regulasi.

Perdebatan tersebut tidak hanya datang dari luar NU. Mantan Ketua Umum PBNU misalnya, pernah menilai pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan dapat dilihat sebagai bentuk “balas budi” negara terhadap organisasi yang berkontribusi dalam perjalanan Indonesia.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa bahkan di lingkungan elite organisasi terdapat perspektif yang berbeda mengenai relasi antara negara, sumber daya alam, dan organisasi keagamaan.

Di titik inilah gagasan politik kebangsaan NU menjadi relevan untuk membaca kepemimpinan baru PBNU.

Rais Aam PBNU KH Sahal Mahfudh pernah menyampaikan dalam rapat pleno di Wonosobo pada 2013 bahwa politik NU merupakan “politik tingkat tinggi”, yakni politik kebangsaan, bukan politik praktis untuk memperebutkan kekuasaan. Dalam kerangka tersebut, posisi NU seharusnya ditentukan oleh kepentingan bangsa, bukan oleh kedekatan atau kepentingan terhadap posisi politik tertentu.

Gagasan tersebut memiliki konsekuensi penting. NU memang dapat bekerja sama dengan pemerintah, tetapi pada saat yang sama harus memiliki kemampuan untuk mengoreksi kebijakan ketika kepentingan publik terancam.

Dengan basis sosial yang besar, posisi NU bukan sekadar sebagai organisasi keagamaan, melainkan juga salah satu aktor masyarakat sipil yang mempunyai daya pengaruh besar dalam kehidupan nasional.

Kebutuhan akan fungsi kontrol tersebut semakin relevan jika melihat persoalan tata kelola pemerintahan Indonesia. Transparency International mencatat skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2021 sebesar 38 dari skala 0-100, dengan peringkat 96 dari 180 negara. Skor tersebut memang naik satu poin dibandingkan 2020, tetapi masih berada di bawah rata-rata global yang ketika itu mencapai 43.

Data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan dalam setiap kebijakan pemerintah. Namun, angka tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kekuasaan tetap menjadi pekerjaan penting. Karena itu, organisasi masyarakat sipil seperti NU tetap memiliki alasan kuat untuk menjalankan fungsi kritik sekalipun memiliki hubungan kerja sama yang dekat dengan pemerintah.

Era Prabowo dan ujian bagi PBNU 2026-2031

Kepemimpinan Miftachul Akhyar dan Gus Kikin akan bekerja dalam konteks hubungan NU-pemerintah yang relatif terbuka. Presiden Prabowo bukan hanya hadir dalam pembukaan dan penutupan Muktamar ke-35, tetapi juga secara resmi menerima status sebagai anggota NU melalui Kartanu.

Pemerintah sendiri secara terbuka menyatakan melihat NU sebagai kekuatan penting dalam menjaga stabilitas, perdamaian, dan masa depan bangsa.

Di satu sisi, hubungan semacam itu dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara pemerintah dan NU, terutama dalam pendidikan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, penguatan moderasi beragama, serta pelayanan sosial.

Di sisi lain, sejarah NU menunjukkan bahwa kedekatan dengan pemerintah tidak selalu identik dengan hilangnya sikap kritis. Dari legitimasi terhadap pemerintahan Soekarno, konflik politik pada akhir Orde Lama, tekanan Orde Baru, perlawanan pada Muktamar Cipasung, hingga kedekatan dengan pemerintahan Reformasi, hubungan NU dan negara selalu bergerak mengikuti konteks politik dan kepentingan kebangsaan.

Karena itu, ukuran keberhasilan kepemimpinan baru PBNU tidak hanya terletak pada seberapa dekat hubungan organisasi dengan pemerintah. Tantangan yang lebih mendasar adalah bagaimana NU mempertahankan keseimbangan antara kemitraan dan independensi, antara kebutuhan organisasi dan kepentingan publik, serta antara penguatan ekonomi dan tanggung jawab sosial-lingkungan.

Miftachul Akhyar memiliki pengalaman sebagai pemimpin tertinggi Syuriyah, sementara Gus Kikin datang dengan latar belakang kepesantrenan, kepemimpinan PWNU Jawa Timur, dan pengelolaan Pesantren Tebuireng. Kombinasi tersebut akan diuji oleh persoalan yang jauh lebih luas daripada sekadar dinamika internal organisasi.

Pada akhirnya, sejarah panjang NU memberikan satu pelajaran: organisasi ini dapat berada dekat dengan kekuasaan tanpa harus kehilangan fungsi kontrol terhadap kekuasaan.

Kedekatan dengan pemerintah dapat menjadi instrumen untuk memperjuangkan kemaslahatan publik, tetapi kedekatan yang sama juga membutuhkan batas yang jelas agar kepentingan organisasi tidak menggeser mandat kebangsaan.

“Hubbul wathon minal iman (cinta tanah air adalah sebagian dari iman). Menjaga Indonesia adalah kewajiban kita semua sebagai umat Islam.” - KH. Maimoen Zubair