- Pejabat Sementara Gubernur BI Destry Damayanti menyatakan BI memperkuat sinergi dengan pemerintah pada Selasa (1/9/2026) di Gedung DPR.
- Koordinasi tersebut mencakup penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter serta penyediaan likuiditas oleh Kementerian Keuangan.
- BI melibatkan 46 kantor di daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah mengatasi masalah pasokan dan inflasi pangan.
Suara.com - Bank Indonesia (BI) terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sinergi tersebut mencakup kebijakan fiskal dan moneter, penyediaan likuiditas, pengendalian inflasi pangan, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Pejabat Sementara Gubernur BI, Destry Damayanti, mengatakan koordinasi antara BI dan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi sebenarnya telah berjalan. Salah satu bentuknya adalah kerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam menyediakan likuiditas.
"Bagaimana Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan itu harus bisa bersama-sama untuk memprovide likuiditas," ujar Destry di Gedung DPR, Selasa (1/9/2026).
Menurut dia, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal, termasuk ekspansi fiskal. Dalam hal ini, BI turut memberikan dukungan melalui kebijakan moneter sehingga kebijakan fiskal dan moneter dapat bergerak secara seirama.
![Komisi XI DPR pada Kamis (27/8/2026) sudah menyetujui Destry Damayanti diangkat sebagai Gubernur BI. [Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/08/27/31063-destry-damayanti-gubernur-bi.jpg)
"Jadi itu paling tidak komunikasi yang perlu harus kita lakukan, bagaimana fiskal moneter kita ini bisa seirama bergeraknya," katanya.
Destry mengatakan, sinergi dengan pemerintah juga diperlukan dalam menjaga inflasi, khususnya inflasi yang bersumber dari sisi pasokan atau supply side. Menurutnya, persoalan tersebut tidak dapat ditangani BI seorang diri.
Salah satu contohnya adalah pengendalian inflasi pangan. BI menggandeng pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian terkait untuk menjaga ketersediaan dan pasokan komoditas pangan.
"Kalau supply side ini kan Bank Indonesia nggak bisa sendiri. Jadi Bank Indonesia mengajak tentu lembaga terkait termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah," ujar Destry.
BI, lanjutnya, memiliki 46 kantor di daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk menangani persoalan di sektor riil. Kerja sama tersebut antara lain dilakukan ketika terjadi masalah pasokan komoditas pangan seperti cabai dan bawang merah.
"Kami punya 46 kantor di daerah bekerja sama dengan Pemda dan juga lembaga lainnya terkait untuk bisa mengatasi kelangkaan, misalnya ada masalah cabai, ada masalah bawang merah," pungkasnya.