- Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pemerintah mengajak dunia usaha dan masyarakat berkolaborasi menyediakan hunian layak.
- Pemerintah bersama pihak swasta menyerahkan 30 Sertifikat Hak Milik Rumah Cahaya kepada pahlawan dan keluarganya.
- Program dari Yayasan PHSI dan BTN ini bertujuan menghormati jasa pahlawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Suara.com - Pemerintah mendorong kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi persoalan penyediaan hunian layak di Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan perumahan. Menurutnya, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak agar penyediaan hunian layak dapat berjalan dan tepat sasaran.
Adapun, pemerintah dan pihak swasta telah menyerahkan 30 Sertifikat Hak Milik (SHM) Rumah Cahaya kepada para pahlawan dan keluarga pahlawan.
"Ini sangat baik karena memang pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Yang penting adalah membangun super tim dan membangun kolaborasi. Saya juga berterima kasih kepada Yayasan Rumah Cahaya dan Pak Nixon karena program ini tepat sasaran," ujar Maruarar di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Program Rumah Cahaya diinisiasi Yayasan Pahlawan Harapan Sejahtera Indonesia Emas (PHSI) dengan dukungan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Melalui program tersebut, sebanyak 30 unit rumah layak huni beserta SHM diserahkan kepada para pahlawan Indonesia dan keluarga pahlawan. Program ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi dan pengabdian penerima kepada bangsa dan negara.
Maruarar menilai, program tersebut memiliki makna penting karena penerima rumah merupakan orang-orang yang telah memberikan kontribusi bagi Indonesia, baik melalui perjuangan maupun bidang lainnya, termasuk olahraga.
"Menurut kami, para pahlawan bangsa yang sudah berjasa, baik di medan pertempuran sebagai keluarga veteran, istri veteran, istri pejuang, maupun di bidang olahraga, ini adalah langkah yang bagus dan nyata. Sekali lagi, terima kasih, karena ini adalah wujud nyata kolaborasi," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan PHSI sekaligus Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Hashim, masih terdapat masyarakat Indonesia yang belum memiliki hunian layak, termasuk para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa.
"Indonesia sudah merdeka 81 tahun, tetapi sebagian rakyat kita belum bahagia karena belum memiliki rumah yang layak. Karena itu, kita ingin membantu mereka yang belum memiliki rumah layak huni, termasuk para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa ini," beber Hashim.
Sementara, Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengatakan perhatian terhadap sektor perumahan tidak berhenti pada upaya membantu masyarakat mendapatkan rumah, tetapi juga memastikan hunian tersebut menjadi aset yang memberikan manfaat bagi keluarga penerima.
"Bagi kami, apa yang dilakukan hari ini bukan sekadar penyerahan rumah. Ini adalah bentuk penghormatan kepada orang-orang yang dahulu telah memberikan begitu banyak bagi Indonesia. Hari ini kita ingin mengatakan bahwa jasa mereka tidak pernah sia-sia dan tidak pernah dilupakan," kata Nixon.
Nixon menambahkan, penyerahan SHM menjadi bagian penting karena memastikan rumah yang diterima benar-benar menjadi milik penerima dan dapat menjadi aset keluarga.
"Yang kita serahkan hari ini bukan sekadar kunci rumah, tetapi juga sertifikat hak milik. Artinya, rumah tersebut benar-benar menjadi milik Bapak dan Ibu, menjadi tempat untuk pulang, berkumpul bersama keluarga, dan mudah-mudahan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya," katanya.
Dukungan BTN terhadap penyediaan hunian layak juga dilakukan melalui pembangunan dan renovasi rumah sosial. Sepanjang 2022 hingga 2026, BTN telah mendukung pembangunan maupun renovasi 477 rumah sosial bagi keluarga prasejahtera, masyarakat berpenghasilan rendah, nelayan, petani pesisir, hingga masyarakat terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia.
Nixon menilai persoalan perumahan membutuhkan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya melalui pembangunan fisik rumah.
"Persoalan perumahan Indonesia tidak cukup dijawab hanya dengan membangun rumah. Kita juga harus membangun manusia dan ekosistem perumahan yang akan menjadi fondasi perumahan Indonesia di masa depan," pungkas Nixon.