AISMOLI Ingatkan Industri Motor Listrik Fokus pada Kualitas Produk Selain Insentif Pemerintah

Suara.com - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) memberikan pandangan terkait rencana pemerintah yang akan menggulirkan kembali insentif motor listrik. Langkah ini dianggap sebagai peluang besar bagi industri untuk meningkatkan standar kualitas serta layanan purnajual bagi para pengguna di tanah air.

PR and Event Executive AISMOLI Riniwaty Sinaga menyampaikan bahwa subsidi sebaiknya tidak menjadi satu-satunya faktor penentu bagi masyarakat saat membeli unit baru. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan jangka panjang melalui nilai produk yang ditawarkan kepada konsumen agar pertumbuhan pasar berlangsung sehat.

"Kami menyarankan industri harus membangun produk yang dipercaya dan dipilih konsumen karena nilainya, bukan semata karena subsidi. Insentif adalah akselerator pasar, bukan fondasi keberlanjutan industri," ujarnya dikutip dari Antara pada Kamis 3 September 2026.

AISMOLI menilai peningkatan standar kendaraan dan ketersediaan layanan purnajual merupakan kunci utama dalam menjaga ekosistem pasar yang berkelanjutan. Meskipun rencana insentif ini diprediksi mulai berlaku paling cepat pada September 2026, produsen diminta tidak hanya bergantung pada stimulus tersebut.

Dari sisi kesediaan unit, Riniwaty memastikan bahwa industri nasional memiliki kapasitas produksi yang sangat memadai untuk memenuhi lonjakan permintaan. Saat ini kapasitas yang ada bahkan melampaui angka permintaan pasar sehingga produsen sudah sangat siap menghadapi perubahan tren konsumsi.

Meski demikian, asosiasi mengharapkan adanya kepastian mengenai skema kebijakan agar pelaku usaha dapat mematangkan perencanaan investasi dan produksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah calon pembeli bersikap menunggu atau wait and see yang bisa menghambat perputaran roda ekonomi di sektor otomotif.

"Bagi industri, yang paling penting kepastian dan konsistensi kebijakan, agar konsumen tidak kembali wait and see dan industri dapat merencanakan produksi serta investasi dengan lebih baik," ujarnya.

Pemerintah juga didorong untuk segera menerbitkan aturan teknis yang jelas. Hal ini mencakup kriteria penerima, mekanisme penyaluran, hingga jangka waktu program agar jaringan diler dan sistem administrasi bisa dipersiapkan lebih awal sebelum program berjalan resmi.