Negara Indonesia Disebut Bakal Jatuh Miskin Pada 2027

Suara.com - Indonesia berpotensi menghadapi persoalan kemiskinan yang lebih besar pada 2027. Ekonom senior Prof. Ferry Latuhihin mengungkapkan, ukuran kemiskinan berdasarkan pengeluaran yang digunakan Bank Dunia menunjukkan kondisi yang jauh lebih buruk dibandingkan data resmi pemerintah.

Ferry menyampaikan hal tersebut melalui kanal YouTube Ferry Latuhihin yang dilihat pada Rabu (9/9/2026). Ia menegaskan, angka yang digunakan Bank Dunia memiliki pendekatan berbeda dengan ukuran kemiskinan yang selama ini dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Ferry, berdasarkan ukuran pengeluaran Bank Dunia, sebanyak 64% penduduk Indonesia masuk dalam kategori miskin. Angka tersebut jauh di atas tingkat kemiskinan yang tercatat dalam data BPS.

“Menurut World Bank tahun depan, Indonesia ini menjadi negara termiskin di dunia di dalam kelasnya sebagai middle income class,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan bahwa ukuran Bank Dunia tersebut menggunakan indikator pengeluaran masyarakat. Dengan pendekatan ini, proporsi penduduk yang dianggap miskin menjadi jauh lebih besar.

“Ini ukuran World Bank, yaitu pengeluaran. 64% dari total penduduk kita di mata World Bank itu tergolong miskin,” katanya.

Ferry kemudian membandingkan angka tersebut dengan data BPS. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin Indonesia berada di kisaran 8% hingga 9%.

“Sedangkan di dalam data, bukan, di dalam data menurut BPS, jumlah orang miskin di Indonesia itu cuma 8 sampai 9%. Tapi ini bedanya jauh sekali dengan data daripada World Bank, yaitu 64% dari total penduduk kita itu tergolong miskin,” tuturnya.

Perbedaan tajam antara angka kemiskinan BPS dan ukuran Bank Dunia tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam melihat kondisi ekonomi masyarakat hanya dari satu indikator.

Ferry menilai ukuran berbasis pengeluaran perlu diperhatikan karena dapat memberikan gambaran berbeda mengenai kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Coba bayangkan, Baraya. Dan itu memang kita lihat dari keadaan sehari-hari, kok, ya,” ungkapnya.

Menurut dia, kondisi tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari struktur pendapatan dan pekerjaan masyarakat Indonesia. Besarnya jumlah pekerja yang tidak memiliki pekerjaan formal menjadi salah satu persoalan yang perlu dicermati.

Ferry menyebut hanya sekitar 40% tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor formal. Sementara sekitar 60% lainnya berada di sektor informal.

“Kalau memang itu bisa dibenarkan, mungkin kita bisa pakai data selanjutnya itu bahwa buruh atau tenaga total dari tenaga kerja kita yang bekerja di sektor formal itu cuma 40%, Baraya. 60% itu berada di sektor informal,” pungkasnya.

Dominasi sektor informal tersebut menjadi tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. Pekerja informal umumnya memiliki pendapatan yang lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi sehingga kemampuan belanja masyarakat dapat ikut tertekan.