Menkeu Baru Tak Boleh Lagi Bikin Kebijakan Liar yang Sukar Diprediksi Pasar

Suara.com - Pekerjaan rumah Menteri Keuangan Suahasil Nazara adalah membuat kebijakan fiskal lebih mudah dibaca dan diprediksi oleh pasar.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian mengatakan keterprediksian serta urutan kebijakan yang jelas sangat diperlukan pelaku pasar dapat memahami arah kebijakan pemerintah, termasuk pihak yang menjalankan dan dampak setelah kebijakan diterapkan.

“Pasar bukan hanya membaca berapa besar defisit. Pasar membaca ke mana kebijakan akan pergi, siapa yang menjalankannya, kapan dilakukan, dan apa yang terjadi setelahnya. Kredibilitas akhirnya adalah kemampuan membuat masa depan sedikit lebih mudah dibaca,” kata Fakhrul di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan ada sejumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan Menkeu Suahasil.

Pertama, menurut dia, Suahasil perlu memastikan setiap instrumen ekonomi negara menjalankan fungsinya masing-masing secara optimal.

“Kita sudah mempunyai banyak alat. PR berikutnya adalah menentukan siapa melakukan apa, kapan, dan untuk mencapai target apa. Kebijakan yang baik tetapi datang dalam urutan yang salah tetap dapat menghasilkan outcome yang buruk,” ujar dia.

Misalnya, dalam penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang perlu mempertimbangkan operasi likuiditas Bank Indonesia (BI).

Kedua, setiap kebijakan perlu memiliki target yang jelas. Fakhrul menilai pemerintah perlu membedakan instrumen, target, dan tujuan akhir dari suatu kebijakan.

Sebab, kejelasan target juga akan memudahkan pemerintah mengevaluasi dan menghentikan kebijakan ketika tujuan yang ditetapkan telah tercapai.

“Kebijakan ekonomi membutuhkan pintu masuk dan pintu keluar. Kita sering sangat serius membicarakan bagaimana sebuah kebijakan dimulai, tetapi jauh lebih sedikit membicarakan bagaimana ia berakhir,” katanya menjelaskan. 

Ketiga, pengelolaan hubungan dengan para pemangku kepentingan perlu menjadi bagian dari kebijakan ekonomi. Menkeu perlu memperkuat koordinasi dengan BI, perbankan, investor, dunia usaha, BUMN, Danantara, serta lembaga pemerintah lainnya.

Keempat, keseimbangan anggaran perlu dilihat lebih luas dari sekadar besaran defisit. Menurut Fakhrul, Menkeu tetap perlu menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas batas defisit. Namun, kualitas APBN tidak cukup dinilai dari seberapa kecil angka defisit.

“Defisit adalah hasil akhir dari banyak keputusan. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi di balik angka tersebut: kualitas penerimaan, produktivitas belanja, struktur pembiayaan, serta kewajiban yang mungkin berpindah ke luar APBN,” kata Fakhrul.

Kelima, strategi perpajakan perlu berjalan seiring dengan formalisasi ekonomi. Fakhrul menilai pekerjaan rumah Menkeu bukan hanya meningkatkan rasio pajak (tax ratio), namun juga membangun strategi perpajakan yang bisa mendorong penerimaan negara.

“Kita sering memperlakukan rendahnya tax ratio sebagai persoalan pajak. Padahal sebagian persoalannya adalah struktur ekonomi. Basis pajak sulit membesar kalau basis ekonomi formalnya sendiri tidak berkembang cukup cepat,” ujar dia.