REGIONAL:
- KKP mendapat pagu anggaran 2027 sebesar Rp16,65 triliun.
- DPR meminta penggunaan anggaran KKP diperketat dan diawasi.
- Anggaran diharapkan tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat pesisir.
Suara.com - Komisi IV DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp16,65 triliun. Besarnya anggaran tersebut dibayangi penekanan DPR agar penggunaannya tidak melenceng dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir.
Persetujuan pagu anggaran itu diambil dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (16/9/2026). Anggaran tersebut tidak mengalami perubahan setelah melalui pembahasan Panja Belanja Pemerintah Pusat Badan Anggaran DPR RI.
Dari total Rp16,653 triliun, porsi terbesar dialokasikan untuk Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar Rp12,204 triliun. Selanjutnya, Program Dukungan Manajemen memperoleh Rp3,473 triliun.
Sementara itu, Program Kualitas Lingkungan Hidup mendapat Rp347,815 miliar. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri memperoleh Rp313,701 miliar, sedangkan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi mendapat Rp313,161 miliar.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto meminta anggaran tersebut dijalankan secara transparan, akuntabel, terukur, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Penekanan tersebut menunjukkan adanya perhatian DPR terhadap potensi persoalan dalam pelaksanaan anggaran, mengingat dana yang digelontorkan mencapai belasan triliun rupiah.
"Komisi IV DPR RI mendukung alokasi anggaran KKP tersebut untuk dilaksanakan secara baik, transparan, akuntabel, terukur, tepat sasaran, dan tepat waktu," kata Titiek dalam rapat di Kompleks Parlemen, Rabu (16/9/2026).
Titiek juga meminta pengawasan penggunaan anggaran diperkuat. Menurutnya, koordinasi dengan lembaga dan aparat pengawasan diperlukan agar setiap program dan kegiatan KKP berjalan akuntabel serta terhindar dari penyimpangan.
DPR berharap anggaran KKP 2027 tidak berhenti pada besarnya alokasi, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta masyarakat pesisir.
Komisi IV selanjutnya akan menyampaikan hasil pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KKP 2027 kepada Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan seluruh masukan dan pandangan Komisi IV akan menjadi pedoman KKP dalam merancang dan menjalankan program kerja pada 2027.
"Tentu kami memohon dukungan dan kerja sama yang baik dari Ibu Ketua dan seluruh Pimpinan, dan seluruh Anggota Komisi IV DPR RI sehingga apa yang kita bahas dan putuskan pada hari ini dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan," ujar Trenggono.
TERPOPULER