REGIONAL:
- Kepala BGN Sudaryono berencana membuka 900 hingga hampir 1.000 dapur baru di Sumatera, Kalimantan, dan Bali pada Senin (5/10/2026).
- Penambahan dapur tersebut diprioritaskan bagi daerah tertinggal, terdepan, terluar, serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
- Sebanyak 1.100 dari 27.022 dapur yang beroperasi belum memiliki surat penetapan sehingga dilarang melayani program.
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menambah sekitar 900 hingga hampir 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan penambahan dapur tersebut akan dilakukan di sejumlah wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Dapur baru akan diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
"Minggu ini saya rencana buka ada sekitar 900 hampir 1.000 di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Ya daerah 3T sama prevalensi stunting tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono di Kantor Kementan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurut Sudaryono, penambahan dapur dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang menjadi prioritas pemerintah. BGN ingin memastikan daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi mendapatkan pelayanan MBG.
![Kepala BGN, Sudaryono saat ditemui wartawan, Senin (5/10/2026). [Suara.com/Fakhri]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2026/10/05/32456-kepala-bgn-sudaryono.jpg)
"Jadi kita, kita ingin, kita ingin yang prioritas kita beresin dulu lah," jelasnya.
Ia menyebut saat ini jumlah SPPG yang sudah beroperasi mencapai 27.022 dapur. Namun, tidak seluruh dapur tersebut dapat melayani penerima manfaat karena sebagian belum mendapatkan Surat Penetapan Penerima Manfaat (SPS).
Sudaryono mengatakan sekitar 1.100 dapur dari jumlah tersebut belum mendapatkan SPS per 5 Oktober 2026. Dapur yang belum memperoleh surat tersebut tidak diperbolehkan melayani program MBG.
"Kalau nggak salah ada sekitar 1.100 (dapur) per hari ini yang kita belum keluarkan SPS-nya. Nah itu tidak bisa melayani," kata Sudaryono.
Dari sekitar 1.100 dapur yang belum mendapatkan SPS, sekitar 500 dapur di antaranya berstatus suspend. Penyebabnya antara lain persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pernah terjadi kasus keracunan makanan, serta dapur yang masih menjalani perbaikan.
"Kalau nggak salah ada sekitar 1.100 per hari ini yang kita belum keluarkan SPS-nya. Nah itu tidak bisa melayani. Dari 27.022 tadi, dari 1.100 tadi itu kira-kira 500-an itu suspend," ujarnya.
Sudaryono menyatakan pembukaan dapur baru dilakukan berdasarkan sistem dan tidak dipungut biaya.
"Dan tentunya pembukaan dapur ini tidak, ini by system semua, jadi enggak ada orang yang akan datang janjain jasa, biasa kan suka ada calo ya, ini nanti kalau tolong diberitakan ya, enggak ada calonya di sini. Semua gratis, ini program pemerintah," pungkas Sudaryono.
TERPOPULER