Prabowo Siapkan Kredit Rakyat Rp 400 Triliun via DNKK, Apa Syaratnya?

Suara.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) sekaligus menetapkan target besar penyaluran kredit rakyat hingga menyentuh angka Rp400 triliun pada tahun 2027. Kebijakan ini dirancang secara khusus untuk menggerakkan roda perekonomian dari kawasan perdesaan hingga daerah terpencil di seluruh wilayah Indonesia.

Peresmian badan baru tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di hadapan para pemangku kepentingan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Pembentukan institusi ini berlandaskan pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2026.

Langkah ini menandai lompatan besar dalam skema pembiayaan masyarakat. Pemerintah mematok kenaikan alokasi pinjaman secara signifikan dibandingkan capaian saat ini yang baru mencatatkan penyaluran sekitar Rp53 triliun kepada dua juta penerima manfaat.

Pembiayaan masif bernilai Rp400 triliun di tahun mendatang tersebut diproyeksikan dapat mengarahkan arus modal secara langsung kepada kurang lebih 28 juta keluarga, atau memberikan dampak ekonomi positif bagi sekitar 100 juta jiwa.

Presiden menegaskan bahwa indikator kemajuan ekonomi tidak boleh berhenti pada kalkulasi pertumbuhan statistik di tingkat makro. Menurutnya, esensi utama dari pembangunan adalah peningkatan pendapatan riil serta penguatan daya beli riil di tingkat keluarga.

“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan bahwa pergantian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) menjadi DNKK memperluas cakupan serta sasaran strategis pemerintah. 

Jikarekam jejak kebijakan sebelumnya hanya berfokus pada aspek kepemilikan rekening perbankan (inklusivitas), maka DNKK mengalihkan konsentrasi utama pada penguatan kapasitas dan kualitas keuangan unit keluarga.

Perubahan filosofi kebijakan ini berlandaskan pada data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2026. Survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,61 persen dengan tingkat literasi di angka 69,57 persen. Tingginya angka keterlibatan masyarakat dalam sistem keuangan ini dinilai membutuhkan peningkatan kualitas pemanfaatan agar mampu menopang ketahanan ekonomi warga.

Target Penerima dan Pilar Utama Program

Program penyaluran dana pembiayaan rakyat ini difokuskan untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat produktif di berbagai penjuru daerah, yang meliputi:

• Petani dan kelompok tani di pedesaan.
• Nelayan serta komunitas masyarakat pesisir.
• Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pedagang pasar tradisional.
• Penduduk di kawasan pedesaan, wilayah terpencil, dan daerah tertinggal.
• Masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan.

Dalam pelaksanaannya, penerapan strategi kesejahteraan keuangan akan bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu pencapaian kualitas kondisi keuangan (financial wellness), peningkatan daya tahan terhadap guncangan ekonomi (financial resilience), serta penciptaan rasa aman dalam pengelolaan keuangan (financial security).

Terkait persyaratan administrasi serta teknis pengajuan kredit bagi masyarakat umum, pemerintah saat ini tengah mematangkan regulasi turunan dan mekanisme penyaluran sebelum disosialisasikan secara resmi kepada publik.