Pemerintah Pangkas Pasokan Gas, Akankah Singapura Balas Stop Ekspor Pertalite ke Indonesia?

Suara.com - Pemerintah pada akhir pekan kemarin mengumumkan memangkas volume ekspor gas ke Singapura dan memantik kehebohan di kawasan Asia Tenggara.

Ada tudingan Indonesia kini tak lagi bisa dipercaya karena mengkhianati kontrak. Tapi di sisi lain ada kekhawatiran, Singapura akan membalas dengan mengurangi atau bahkan menghentikan ekspor produk BBM ke Indonesia.

Faktanya, Singapura adalah sumber BBM - termasuk bensin jenis Pertalite - terbesar Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Apa yang sebenarnya terjadi? Apa dampak dari kebijakan ini dan apakah Singapura akan membalas?

Mengapa Indonesia pangkas ekspor gas ke Singapura?

Keputusan memangkas ekspor gas ke Singapura awalnya diumumkan SKK Migas pada 24 Oktober kemarin. Alasannya karena penurunan produksi di beberapa sumur gas serta adanya kegiatan pemeliharaan fasilitas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemudian menjelaskan pemerintah memprioritaskan alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri, khususnya bagi sektor kelistrikan PLN dan industri penopang hilirisasi. Ia juga menegaskan pemangkasan ini bersifat dinamis.

Menanggapi keputusan itu Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong langsung dengan tegas meminta Indonesia menaati kesepakatan kontrak.

Tapi Bahlil menjawab bahwa pengurangan ekspor gas ke Singapura, sebesar 31 BBTUD dari aliran Natuna dan Sumatra, tidak melanggar ketentuan kontrak. Menurutnya pemotongan sekitar 8 persen dari total kuota 409,55 BBTUD pada 2026 tersebut masih di bawah batas toleransi maksimal sebesar 10 persen atau 91–92 BBTUD.

"Negara kita adalah negara yang menghargai kontrak aturan. Jadi jangan ajarin Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga, menghargai kontrak," kata Bahlil saat menggelar konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (26/10/2026).

Ekspor gas tapi impor BBM

Indonesia mulai mengalirkan gas ke Singapura sejak 12 September 2001. Adapun kontrak eskpor tersebut telah beberapa kali mengalami perpanjangan. Seharusnya kontrak berkahir pada 2023, namun kembali diperpanjang hingga 2028. Perpanjangan kontrak tersebut disepakati pada masa jabatan Arifin Tasrif sebagai Menteri ESDM.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor gas Indonesia ke Singapura terus menunjukkan tren penurunan, baik dari segi volume maupun nilai transaksi.

Secara volume, pasokan yang pada 2021 sempat menyentuh angka 5,78 juta ton merosot menjadi 4,67 juta ton pada 2022, lalu turun lagi ke 4,04 juta ton pada 2023. Tren penyusutan ini berlanjut pada 2024 dengan volume 3,74 juta ton, hingga tersisa 3,22 juta ton pada 2025.

Penurunan volume tersebut tecermin pada perolehan nilai ekspornya. Setelah mencatatkan perolehan sebesar 2,22 miliar dolar AS pada 2021 dan melonjak ke 3,02 miliar dolar AS pada 2022, nilai ekspor gas ke Singapura kembali terperosok menjadi 2,26 miliar dolar AS pada 2023, 2,22 miliar dolar AS pada 2024, hingga akhirnya menyusut ke angka 1,66 miliar dolar AS pada 2025.

Tapi di saat yang sama, Indonesia masih tergantung impor BBM dari Singapura, termasuk BBM Subsidi jenis Pertalite. Menurut data BPS, hingga semester I 2026, Singapura masih menjadi sumber migas utama Indonesia dengan komposisi impor mencapai 28,36 persen disusul Malaysia (19,72 persen) dan Amerika Serikat (8,55 persen).

Sementara menurut Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, pada 2025 lalu mayoritas kebutuhan bensin nasional dipenuhi dengan impor dari Singapura dan Malaysia.

Pada 2025 impor bensin dari Singapura mencapai 63 persen, disusul Malaysia (33,14 persen), lalu Oman (1,05 persen) dan keempat ada Uni Emirat Arab (0,72 persen).

Akankah Singapura membalas?

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kebijakan pemerintah memangkas volume ekspor gas ke Singapura lebih banyak mendatangkan kerugian ketimbang keuntungan.

Ia memperingatkan bahwa pemangkasan ekspor ini berpotensi menjadi bumerang bagi perekonomian nasional melalui risiko hilangnya devisa negara dalam jumlah besar dari pasar Singapura.

Selain itu, kebijakan ini juga memicu risiko pembalasan ekonomi apabila Singapura merespons dengan membatasi ekspor minyak olahan atau Bahan Bakar Minyak (BBM). Jika ini terjadi, Fahmy, memperingatkan, Indonesia dikhawatirkan akan mengalami krisis pasokan yang parah.

"Kalau Singapura membalas dengan menghentikan ekspor BBM, kita akan kesulitan. Antrean di SPBU bukan lagi sepekan, bisa berbulan-bulan karena mengganti pasokan BBM itu tidak mudah," tegas Fahmy.

Meski demikian, Fahmy memandang risiko balas dendam Singapura kecil kemungkinan terjadi dalam waktu dekat. Ia mengatakan Singapura cenderung bersikap rasional selama hubungan dagang masih memberikan keuntungan finansial.

Namun secara kalkulasi bisnis, ia menyimpulkan bahwa kebijakan pemangkasan ekspor tersebut minim keuntungan dan justru berpotensi merugikan perekonomian nasional.

Adapun Bahlil sudah siap dengan langkah antisipasi. Ia pada Senin kemarin mengumumkan akan mengunjungi India dan Tiongkok guna mencari opsi pasokan BBM alternatif bagi kebutuhan dalam negeri.

"Saya sudah memperhitungkan dan mempertimbangkan semuanya. Untuk sektor energi, seluruh dampaknya sudah dikalkulasikan," tegas Bahlil.