REGIONAL:
- Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji akan membahas usulan pencabutan bebas ganjil genap mobil listrik dari Periklindo.
- Pemerintah menimbang untung rugi pencabutan insentif tersebut karena berdampak langsung pada penjualan kendaraan listrik di Jakarta.
- Periklindo menyarankan pencabutan kebijakan dilakukan saat populasi mobil listrik di Jakarta telah mencapai tiga puluh persen.
Suara.com - Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji akan membahas wacana pencabutan kebijakan bebas ganjil genap bagi mobil listrik atau electric vehicle (EV) di Jakarta. Wacana ini diangkat Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo).
Sarmuji mengatakan, pemerintah perlu mendengarkan alasan di balik usulan tersebut sebelum memutuskan apakah fasilitas bebas ganjil genap bagi mobil listrik perlu dipertahankan atau dicabut. Karena itu, dalam waktu dekat ia akan menemui langsung Perklindo.
“Nanti Periklindo akan audiensi dengan kita. Kita akan dengarkan lebih lengkap apa aspirasinya,” kata Sarmuji di Kantor Kemenperin, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Ia menyebut, pemerintah akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila insentif nonfiskal tersebut dicabut. Sebab, kebijakan tersebut bisa berdampak pada penjualan EV di Jakarta.
“Terus kita akan timbang juga apakah insentif itu patut dilepas apa enggak gitu, dan apa keuntungan dan kerugiannya kalau insentif yang bersifat non-fiskal itu dilepas atau dicabut. Kita akan dengarkan persis alasannya," jelasnya.
Di sisi lain, Sarmuji menilai kendaraan elektrifikasi termasuk plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan range-extended electric vehicle (REEV) berpotensi menghemat konsumsi bahan bakar. Menurutnya, penghematan tersebut dapat membantu menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.
“Karena itu betul-betul hemat bahan bakar, sehingga berpotensi mengurangi subsidi BBM kita dan menciptakan lingkungan yang lebih bagus," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengusulkan agar kebijakan bebas ganjil genap bagi mobil listrik dipertimbangkan untuk dicabut ketika populasi kendaraan listrik sudah mencapai sekitar 30 persen.
Moeldoko mengaku telah berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai usulan tersebut. Namun, untuk saat ini, ia menilai fasilitas bebas ganjil genap masih diperlukan untuk mendorong penjualan mobil listrik.
“Saran saya ya, mungkin kita perlu pertimbangkan kalau populasi EV itu kira-kira sudah mulai di atas 30 persen, maka pemberlakuan ganjil genap itu perlu dicabut. Sekarang populasinya masih kurang, biarkan bergairah dulu (penjualannya),” kata Moeldoko.
TERPOPULER