Kritik Matinya Hukum Tata Negara, Guru besar UGM: Runtuhkan Kekuasaan Sombong yang Dibeli Oligarki

Suara.com - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar, menelanjangi kegagalan sistem ketatanegaraan serta pengabaian kedaulatan rakyat yang telah dibajak penuh oleh kepentingan oligarki.

Hal itu ia sampaikan dalam orasinya saat turun ke jalan dan bergabung dalam gelombang aksi massa di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.

Zainal membongkar ironi antara materi hukum yang ia ajarkan di ruang kuliah dan realitas kelembagaan negara yang dinilai jauh dari prinsip pengawasan mutual.

"Checks and balances tidak pernah terjadi di Republik ini. Presiden punya logiknya sendiri, parlemen punya logiknya sendiri, Mahkamah Agung sibuk main dengan kasusnya sendiri," kata Uceng sapaan akrabnya, Rabu (28/10/2026).

Ia menegaskan bahwa penyusunan legislasi di Indonesia saat ini telah melenceng jauh dari mandat utama demokrasi.

Menurutnya, regulasi dirancang bukan demi rakyat, melainkan pesanan kelompok elite pemegang modal.

"Saya mengajarkan soal menyusun peraturan perundang-undangan. Tapi peraturan perundang-undangan dibikin sesuai dengan keinginan para oligarki," tegasnya.

Uceng menyinggung pengabaian terhadap Pasal 33 UUD 1945, di mana penguasaan sumber daya alam gagal diabadikan untuk kemakmuran rakyat luas.

Ia turut menelanjangi jurang ketimpangan ekonomi yang ekstrem, membongkar ketimpangan kekuasaan yang membuat akses finansial hanya memihak pada elite pimpinan tertinggi.

"Untuk mengejar kekayaan Prabowo, Anda butuh dua abad menabung. Anda butuh dua abad menabung. Anda mau bicara apa soal ketimpangan di Republik ini?" ujarnya.

Uceng menilai ketimpangan struktural ini secara perlahan melumpuhkan demokrasi, mempermudah penguasa berkolusi dengan oligarki hingga mengabaikan penderitaan rakyat seperti bencana asap akibat karhutla di Kalimantan.

Ia menegaskan bahwa romantisisme sejarah Sumpah Pemuda tidak akan ada gunanya jika generasi muda saat ini tidak berani menyuarakan perlawanan atas pembungkaman dan pemecahbelahan bangsa.

"Tidak ada gunanya kita bicara soal berbangsa satu ketika bangsa kita dipecah, lalu kemudian yang memperoleh keuntungan terbesar adalah kaum oligarki," ucapnya.

Dosen Fakultas Hukum UGM itu pun mendesak seluruh elemen lintas kampus, organisasi, dan kelompok masyarakat untuk menyatukan tekad dan merumuskan sumpah perlawanan mereka sendiri di tengah keterpurukan negara.

"Anda bisa datang dari berbagai organisasi, Anda bisa berdatangan dari berbagai kampus, Anda bisa datang dari berbagai kelompok masyarakat tapi tujuan kita adalah runtuhkan kekuasaan yang sombong ini," pungkasnya.