Beda Impor Migas via Pertamina dan Lemigas, Bahlil Sebut Tak Pakai APBN

Suara.com - Pemerintah Indonesia resmi menata ulang tata kelola dan jalur pasokan impor minyak dan gas bumi (migas) nasional. Pengadaan komoditas energi yang selama ini dijalankan secara langsung oleh PT Pertamina (Persero) nantinya akan dialihkan melalui skema baru di bawah naungan Badan Layanan Umum (BLU) Lemigas.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi perombakan mekanisme ini. Ia memastikan bahwa seluruh pembiayaan skema impor yang baru tersebut tidak akan menguras cadangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Tidak dari APBN ya," tegas Bahlil kepada awak media di sela agenda FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Kendati payung hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026 yang mendasari transformasi ini telah diterbitkan secara resmi, Bahlil menyampaikan bahwa implementasinya di lapangan masih memerlukan tahapan masa transisi. Pemerintah tengah mematangkan konsolidasi internal bersama manajemen Pertamina sebelum aturan tersebut diterapkan secara penuh.

"Transisinya itu butuh waktu setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru kita bisa implementasi. Karena tidak serta-merta langsung," ujarnya.

Bahlil menerangkan bahwa penataan jalur ini difokuskan pada pengadaan impor yang menangani hajat hidup orang banyak untuk memenuhi penugasan negara. Di sisi lain, pemerintah memberikan kebebasan bagi pelaku usaha swasta dan tidak mewajibkan mereka masuk ke dalam sistem pengadaan Lemigas.

"Kalau untuk swasta enggak dong harusnya ya. Kalau swasta itu urusan mereka," kata Bahlil.

Terkait peta penentuan negara asal pemasok migas, Bahlil menilai hal tersebut sepenuhnya merupakan kalkulasi teknis operasional. Menanggapi isu yang beredar mengenai rencana pasokan 30 juta barel minyak mentah dari Uni Emirat Arab (UEA), Bahlil menegaskan bahwa kesepakatan tersebut belum bersifat final.

"Itu masih potensi ya. Semuanya masih penjajakan ya," katanya.

Restrukturisasi tata kelola impor ini dieksekusi di tengah besarnya ketergantungan energi nasional terhadap pasokan luar negeri. Dalam kesempatan yang sama, Bahlil membeberkan fakta bahwa Indonesia saat ini masih harus mengimpor sekitar 700 hingga 750 ribu barel minyak mentah per hari, serta mendatangkan kurang lebih 80 persen kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG) nasional dari bursa internasional.

Melalui perampungan masa transisi dan konsolidasi bersama Pertamina, kehadiran skema pengadaan via Lemigas diharapkan mampu menciptakan rantai pasok impor migas yang lebih tertata, efisien, serta transparan tanpa memberi beban finansial pada kas negara.

Komparasi Skema Impor Migas: Pertamina vs Lemigas

Perubahan landasan operasional impor migas (BBM, minyak mentah, dan LPG) dari pola lama ke sistem anyar berdasarkan Perpres Nomor 107 Tahun 2026 membawa sejumlah perbedaan mendasar:

1. Skema Impor Lama (Langsung via Pertamina)

Mekanisme: Menggunakan pendekatan Business-to-Business (B2B) melalui proses tender komersial murni yang digelar mandiri oleh Pertamina.

Peran Pertamina: Bertindak langsung sebagai pihak yang melakukan negosiasi, pengadaan, dan komitmen kontrak di pasar internasional.

Dinamika Lapangan: Kendala teknis tender kerap memakan waktu relatif panjang. Dalam beberapa kondisi, kesepakatan harga murah yang telah dimenangkan Pertamina berisiko batal apabila negara produsen mendadak mengalihkan pasokan ke pembeli lain yang menawarkan harga lebih tinggi.

Jangkauan Aturan: Berlaku untuk Pertamina maupun entitas swasta yang mengurus pemenuhan impor secara mandiri.

2. Skema Impor Baru (Melalui BLU Lemigas)

Mekanisme: Menerapkan skema Government-to-Government (G2G) atau Government-to-Business (G2B) yang difasilitasi oleh instansi BLU Lemigas.

Peran Pertamina: Pertamina tidak lagi mengeksekusi impor secara langsung, melainkan berorientasi sebagai pembeli siaga (offtaker) yang menyerap pasokan komoditas dari Lemigas.

Peran Negara: Pemerintah memegang kendali penuh serta memiliki fleksibilitas diplomasi yang lebih kuat dalam menentukan negara pemasok melalui kerja sama antarnegara.

Jangkauan Aturan: Khusus diterapkan untuk mengover penugasan pemenuhan kebutuhan Pertamina, sedangkan korporasi swasta tetap mengelola impor secara independen.