Viral Pembalut Kena Pajak, Pengamat: Menstruasi Siklus Alami Perempuan

Suara.com - Jagat media sosial belakangan ini diramaikan oleh keluhan masyarakat terkait pengenaan pajak pada produk pembalut wanita. Merespons polemik tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa pembalut dan produk sanitasi perempuan di Indonesia masuk dalam kategori Barang Kena Pajak (BKP).

Sehingga, produk tersebut secara aturan wajib dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen dan tidak masuk dalam pengecualian barang yang mendapat fasilitas pembebasan pajak.

Menyoroti situasi ini, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII), Putu Rusta Adijaya, menilai sudah saatnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengevaluasi kembali kebijakan pengenaan PPN tersebut.

Menurutnya, pemajakan terhadap pembalut bukan sekadar persoalan angka atau penerimaan negara, melainkan menyangkut prinsip kebebasan ekonomi, kesetaraan gender, serta hak asasi manusia (HAM).

Menstruasi Bukan Pilihan Konsumsi

Putu menjelaskan bahwa pajak konsumsi pada dasarnya bersifat netral karena konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang yang ingin dibelinya. Namun, hal ini tidak berlaku untuk produk sanitasi perempuan.

“Pajak konsumsi umumnya dianggap netral karena konsumen bebas memilih apa yang dibeli. Namun, menstruasi bukan pilihan, tapi bagian siklus biologis perempuan yang terjadi secara rutin," ungkap Putu dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (29/10/2026).

Dari kacamata kebebasan ekonomi, pemungutan pajak atas barang kebutuhan biologis yang tak bisa dihindari justru merampas ruang gerak finansial individu. Dampak dan beban dari kebijakan ini dirasakan paling berat oleh kelompok perempuan berpenghasilan rendah yang harus menyisihkan sebagian pendapatannya secara rutin demi kebutuhan dasar tersebut.

Pemerintah selama ini berpegang pada prinsip netralitas PPN sebagai alasan utama mengapa pembalut tetap dikenakan pajak. Kendati demikian, Putu menegaskan bahwa netralitas yang bersifat formal belum tentu mencerminkan keadilan secara substantif.

Sistem perpajakan yang tampak setara di atas kertas faktanya menciptakan beban yang timpang karena kewajiban ini hanya ditanggung oleh kaum perempuan.

Dengan demikian, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk mulai mengadopsi perspektif gender dalam menyusun aturan perpajakan. Terlebih lagi, tekanan ekonomi saat ini dinilai sudah cukup berat tanpa harus ditambah oleh beban pajak atas kebutuhan biologis alami.

“Di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, termasuk model pajak yang sedemikian, untuk kebutuhan biologis yang jadi siklus alami perempuan, mereka juga harus pusing dengan itu. Akses yang terjangkau ke produk menstruasi berkaitan dengan hak atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan martabat, serta hak asasi manusia,” pungkasnya.