Alasan KAI Batal Impor KRL Bekas Jepang, Pilih Utamakan Produksi INKA?

Suara.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI secara resmi mengambil keputusan strategis untuk membatalkan rencana impor 23 rangkaian Kereta Rel Listrik (KRL) bekas asal Jepang. Sebagai gantinya, otoritas operator transportasi perkeretaapian nasional tersebut mengalihkan fokus penuh pada pengadaan rangkaian KRL baru dengan memaksimalkan kapasitas produksi dalam negeri melalui PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Langkah balik arah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik Commuter Line Jabodetabek menggunakan armada yang andal sekaligus memperkuat ekosistem manufaktur nasional.

Keputusan krusial mengenai pembatalan impor armada bekas tersebut ditegaskan langsung oleh Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin seusai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Bobby menggarisbawahi komitmen pemerintah dan BUMN untuk memberikan sarana transportasi terbaik bagi masyarakat.

“Enggak, kita enggak impor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru,” kata Bobby, Kamis (5/11/2026).

Keputusan tegas ini menjadi titik balik dari wacana yang sebelumnya sempat diusulkan KAI saat Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada 23 September lalu. Kala itu, opsi mendatangkan KRL bekas dari Negeri Sakura dinilai sebagai solusi darurat paling cepat untuk menutupi krisis kekurangan armada pada periode 2026 hingga 2027.

“Jadi salah satunya yang kami akan usulkan itu adalah kita tambal dulu dengan melakukan impor,” ujar Bobby dalam rapat tersebut.

Tingginya keterdesakan pengadaan armada baru dilatarbelakangi oleh lonjakan volume penumpang Commuter Line Jabodetabek yang mengalami anomali pertumbuhan cukup signifikan pada semester I-2026. Pertumbuhan pengguna jasa kereta urban melonjak hingga 11,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, melampaui proyeksi awal yang berada di kisaran 3 hingga 4 persen.

"Ini terjadi anomali kalau kita bandingkan 2025 di 2026, itu 11,5%. Ini semester I di semester I, itu 11,5%. Yang tadinya rata-rata penumpang harian itu di bawah 1 juta, sekarang itu sudah 1,1 juta," ujar Bobby.

Kondisi tersebut kian krusial mengingat dari total kebutuhan 105 rangkaian untuk melayani rute Jabodetabek pada 2026, ketersediaan armada pada awal tahun hanya menyentuh 102 rangkaian. Di samping itu, sebanyak 92 hingga 95 rangkaian KRL yang beroperasi saat ini sudah berusia lebih dari 40 tahun dan 13 rangkaian di antaranya harus segera memasuki masa konservasi atau dipensiunkan tahun ini.

Meski kebutuhan armada sangat mendesak, pemerintah bersama KAI menetapkan arah kebijakan baru dengan memprioritaskan pengadaan 23 trainset KRL baru dalam rentang waktu dua hingga tiga tahun mendatang. KAI mengalokasikan delapan rangkaian di antaranya sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Dalam peta pengadaan ini, PT INKA di Plot sebagai produsen utama pasokan dalam negeri. Sementara untuk pemenuhan yang melibatkan manufaktur asing, KAI mewajibkan adanya skema alih teknologi dan kemitraan dengan industri lokal.

"Nggak ada, kita nggak mengimpor bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," kata Bobby.

"Salah satunya nanti sebagian ke INKA. Wajib mendukung industri dalam negeri," ujarnya.

"Yang dari Luar negeri harus kerjasama sama dalam negeri," ucap dia.

Tantangan utama dari pengalihan fokus pengadaan ke dalam negeri kini bertumpu pada peningkatan kapasitas dan keandalan produksi PT INKA di Madiun, Jawa Timur. Dari total 16 rangkaian KRL yang dipesan KAI Commuter sejak 2023, baru tujuh rangkaian seri CLI-225 yang telah selesai dan diserahterimakan. Realisasi kapasitas pabrikasi INKA tercatat berkisar dua hingga tiga rangkaian per tahun dari proyeksi awal delapan rangkaian per tahun.

Selain tantangan efisiensi waktu pemesanan yang membutuhkan satu hingga dua tahun, aspek teknis armada buatan dalam negeri juga terus dimatangkan. Pada awal September 2026, tujuh rangkaian KRL baru buatan INKA seri CLI-225 sempat ditarik sementara dari operasional untuk menjalani general check up setelah terdeteksi fraktur pada komponen rangka bawah. Penarikan sementara tersebut sempat memangkas 17 perjalanan jam sibuk di lintas Bogor–Jakarta Kota sebelum akhirnya dapat beroperasi kembali secara bertahap pasca-perbaikan.

Sebelum KAI membulatkan keputusan pembatalan impor, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebenarnya sempat menerima dan mengevaluasi proposal spesifikasi teknis impor KRL bekas Jepang yang diajukan KAI.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Allan Tandiono membenarkan bahwa pihak regulator sempat meneliti detail teknis armada asal Jepang tersebut, termasuk konfigurasi bangku penumpang hingga keberadaan fasilitas toilet di dalam kereta.

"Mereka (PT KAI) sudah menyampaikan proposalnya. Sedang kami pelajari ya, sedang kami evaluasi, terutama terkait spesifikasi teknisnya," ujar Allan kepada wartawan dalam diskusi Forwahub di Jakarta, Senin (26/10/2026).

"Kita perlu tahu detail terkait kursi atau bangku, itu menghadap ke mana. Terus untuk kereta Jepang itu kan ada toiletnya ya. Nah apakah toiletnya akan dikeluarkan sehingga bisa mengangkut lebih banyak penumpang. Detail finalnya seperti apa, kami masih menunggu dari PT KAI," jelasnya.

"Kan perlu evaluasi spesifikasi teknisnya dulu ya," ucap dia.

Dengan dipastikannya pembatalan impor KRL bekas ini, pemerintah mengulang sikap tegas yang pernah diambil pada 2023 lalu, saat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor barang bekas demi menjaga arah pengembangan industri perkeretaapian nasional. KAI kini berfokus mengawal percepatan penyelesaian pesanan di PT INKA serta merumuskan skema pengerjaan bersama manufaktur internasional untuk menjamin ketersediaan armada KRL yang aman, nyaman, dan modern bagi masyarakat urban Jabodetabek.