REGIONAL:
- Kementerian Kelautan dan Perikanan menjelaskan anggaran publikasi miliaran rupiah menggunakan strategi multiplatform dan berbagai indikator mitra komunikasi.
- Indonesia Corruption Watch menyoroti kontrak senilai Rp10,79 miliar dari KKP untuk PT Rans Animasi Indonesia selama 2025 hingga 2026.
- Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad tersebut tercatat menerima total tiga paket pengadaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Suara.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait anggaran miliaran rupiah untuk pembayaran jasa publikasi kepada perusahaan yang terafiliasi dengan selebriti sekaligus Utusan Presiden, Raffi Ahmad.
KKP menyatakan kerja sama publikasi merupakan bagian dari tugas dan fungsi kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat. Terutama, informasi mengenai pelaksanaan program prioritas KKP.
"Publikasi dan komunikasi publik, merupakan salah satu tugas dan fungsi KKP dalam menyampaikan kebijakan, program, serta capaian kinerja kepada masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan Program Prioritas KKP," demikian pernyataan KKP dalam siaran pers, Rabu (11/11/2026).
KKP menjelaskan, strategi komunikasi publik yang dijalankan dilakukan melalui berbagai platform. Mulai dari media massa cetak, televisi, media digital, hingga kanal komunikasi lainnya.
"Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," tulis KKP.
Terkait pemilihan mitra komunikasi, KKP menyebut terdapat sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan. Di antaranya jumlah pengikut, tingkat keterlibatan audiens atau engagement, jangkauan audiens, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut KKP, indikator tersebut disesuaikan dengan cakupan program kementerian yang bersifat nasional. Dengan demikian, informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah diharapkan dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
"Untuk pemilihan mitra komunikasi, KKP mempertimbangkan luasan jangkauan komunikasi serta mempertimbangkan sejumlah indikator, antara lain jumlah pengikut, tingkat engagement, jangkauan audiens dan persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia," tulis KKP.
KKP juga menjelaskan bahwa kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kerja sama tersebut mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten. Masing-masing kreator memiliki karakteristik audiens dan tingkat engagement yang berbeda sehingga dapat saling melengkapi," lanjut KKP.
Lebih lanjut, KKP menyatakan masukan dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar lebih tepat sasaran dan terukur.
ICW Soroti Kontrak Rp10,79 Miliar
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad tersebut tercatat menerima kontrak pengadaan dari KKP dengan nilai total Rp10,79 miliar sepanjang 2025 hingga 2026.
Berdasarkan penelusuran ICW melalui portal pengadaan Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat tiga paket pengadaan dari KKP.
Pertama, paket senilai Rp3,59 miliar pada 2025 melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut untuk kebutuhan influencer engagement.
TERPOPULER