3 Hal Penting dari Aturan Baru Pesangon Karyawan, Wajib Tahu!

Suara.com - Pemerintah merombak tata kelola jaminan hak pekerja melalui pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Lewat regulasi anyar tersebut, setiap perusahaan kini diwajibkan untuk menyiapkan sekaligus menyetorkan dana cadangan pesangon (DCP) bagi para karyawannya kepada lembaga pemerintah yang ditunjuk secara terpusat.

Kewajiban penyisihan dana ini berlaku sejak seorang pekerja resmi menyandang status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada tahun 2028.

Kehadiran payung hukum ini menjadi angin segar bagi kalangan pekerja, khususnya tenaga kerja usia produktif di berbagai pusat industri dan kota besar yang selama ini dibayangi kerentanan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa kejelasan kompensasi.

Melalui pembentukan lembaga pemerintah khusus yang bertugas menghimpun dan mengelola DCP secara terpusat, negara mengambil peran aktif guna memastikan hak finansial pekerja tidak menguap saat perusahaan mengalami guncangan bisnis.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pemberi kerja harus mulai mengalkulasi kewajiban pembayaran pesangon sejak hari pertama ikatan kerja tetap terjalin.

Dengan sistem penitipan dana di awal, risiko perusahaan gagal bayar akibat krisis likuiditas di masa mendatang dapat ditekan seminimal mungkin.

"Jadi dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, maka pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung-hitung likuiditasnya jika dia atau yang bersangkutan ter-PHK dan uang itu sudah dititipkan, disetor ke lembaga pemerintah yang ditunjuk sebagai pengelola dana cadangan pesangon," kata Indah, dikutip Minggu (15/11/2026).

Lembaga pengelola dana cadangan pesangon tersebut diproyeksikan mulai beroperasi secara efektif pada 2028. Pemerintah berharap kehadiran institusi baru ini mampu memutus mata rantai sengketa industrial yang kerap berlarut-larut akibat macetnya pembayaran kompensasi pascakerja.

Indah menyoroti langsung realitas pahit yang menimpa para buruh di sejumlah pabrik padat karya di wilayah Jawa Tengah, yang hingga saat ini belum juga menerima hak pesangon mereka meski telah lama terkena gelombang PHK.

"Mohon maaf seperti di pabrik-pabrik padat karya di Jawa Tengah yang sampai sekarang pesangonnya belum kelar. Maka kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya yaitu pesangon," ucap Indah.

Terkait linimasa persiapan kelembagaan, Indah menjelaskan bahwa undang-undang memberikan tenggat masa transisi maksimal selama satu tahun bagi pemerintah untuk merampungkan pembentukan lembaga pengelola DCP. Dengan perhitungan waktu tersebut, seluruh infrastruktur kelembagaan ditargetkan sudah siap beroperasi pada 2028.

"Kapan ini berlaku? UU mengatakan maksimal 1 tahun transisi. Jadi satu tahun lagi, 2028 sudah ada nanti lembaga pengelola dana cadangan pesangon," tambahnya.

Dalam pemaparannya, Indah turut meluruskan bahwa skema pengelolaan dana cadangan pesangon memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan pengelolaan dana pada Dana Pensiun (Dapen) maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang selama ini dikelola secara internal oleh masing-masing perusahaan.

Pemerintah memberikan waktu selama satu tahun bagi kalangan dunia usaha untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah karyawan tetap serta mengkalkulasi total kebutuhan dana pesangon yang harus disisihkan.

Seluruh dana pesangon yang selama ini dikelola secara mandiri oleh perusahaan ditargetkan sudah dialihkan dan diserahkan sepenuhnya kepada lembaga pengelola paling lambat pada Oktober 2027.

"Jadi bagi para pengurus, pengelola DPLK di masing-masing perusahaan, silakan berbenah mulai sekarang karena by Oktober 2027 maka semua dana pesangon harus diserahkan kepada dana cadangan pesangon," jelasnya.

Sanksi Administratif dan Pengecualian untuk UMKM
Untuk memastikan kepatuhan korporasi terhadap amanat undang-undang, pemerintah menyiapkan instrumen penegakan hukum yang berlapis. Perusahaan yang mangkir atau tidak menyediakan dana cadangan pesangon bagi pekerjanya akan dijatuhi sanksi administratif yang tegas. Bentuk sanksi tersebut mencakup penerbitan peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian maupun seluruh operasional bisnis, hingga sanksi terberat berupa pencabutan perizinan berusaha.

Kendati demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan kapasitas finansial pelaku usaha skala kecil agar tidak terbebani regulasi ini. Dalam ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026 ditegaskan bahwa kewajiban penyediaan dan penyetoran dana cadangan pesangon tidak diberlakukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

"Dana cadangan pesangon dikecualikan dari usaha mikro dan kecil," tulis aturan tersebut.

Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan tengah mematangkan langkah penunjukan lembaga yang akan mengemban mandat sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon seiring bergulirnya masa transisi menuju batas akhir penyetoran pada Oktober 2027.

Indah memastikan bahwa perancangan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan didedikasikan untuk menghadirkan jaring pengaman yang komprehensif bagi seluruh ekosistem ketenagakerjaan nasional, mencakup fase sebelum bekerja, selama masa bekerja, hingga perlindungan finansial setelah masa kerja berakhir.