- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 mewajibkan perusahaan selain usaha mikro dan kecil menyiapkan dana cadangan pesangon.
- Pemerintah dijadwalkan menerbitkan Peraturan Pemerintah paling lambat 28 Oktober 2027 untuk mengatur teknis pelaksanaan kebijakan tersebut.
- KSPI mengusulkan penggunaan perhitungan aktuaria serta pengelolaan dana melalui BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau lembaga khusus.
Suara.com - Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi mendapat perlindungan lebih kuat melalui kebijakan dana cadangan pesangon.
Lewat aturan baru, pengusaha diwajibkan menyiapkan dana khusus untuk membayar hak pekerja, sehingga pembayaran pesangon tidak sepenuhnya bergantung pada kondisi keuangan perusahaan ketika PHK terjadi.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Namun, di balik harapan memberikan kepastian bagi pekerja, kebijakan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai besaran iuran, mekanisme pengelolaan, hingga dampaknya terhadap biaya operasional perusahaan.
Isu tersebut kembali menjadi perhatian pada Senin (16/11/2026), setelah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan sejumlah usulan terkait penerapan dana cadangan pesangon.
Serikat buruh menilai skema ini bisa menjadi solusi atas persoalan lama: pekerja sudah memiliki hak pesangon berdasarkan aturan, tetapi belum tentu bisa menerimanya ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan.
Dana Cadangan Pesangon Diatur dalam UU, Perusahaan Wajib Menyiapkannya
Kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon tercantum dalam Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026. Pasal tersebut menyebut pengusaha wajib menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK.
Dana ini ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja yang mengalami PHK, dengan pengecualian bagi pekerja yang memasuki usia pensiun dan belum diikutsertakan dalam program pensiun. Undang-undang juga mengatur dana tersebut dikelola oleh lembaga pemerintah.
Meski demikian, kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Artinya, kebijakan ini tidak membebankan kewajiban yang sama kepada seluruh skala usaha.
Pemerintah masih harus menyusun aturan pelaksanaan melalui Peraturan Pemerintah (PP). UU tersebut mengamanatkan peraturan pelaksanaannya ditetapkan paling lama satu tahun sejak diundangkan, yakni 28 Oktober 2027.
Dengan demikian, rincian teknis seperti besaran iuran, tata cara pembayaran, dan mekanisme pengelolaan masih menunggu aturan turunan.
UU itu juga mencantumkan sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon.
Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.
Mengapa Dana Cadangan Pesangon Dibutuhkan?
Persoalan utama pembayaran pesangon selama ini bukan semata-mata ketiadaan aturan. Formula dan ketentuan mengenai hak pekerja sudah tersedia, tetapi pelaksanaannya kerap menemui hambatan ketika perusahaan melakukan PHK.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, masih banyak pekerja yang tidak menerima pesangon karena perusahaan tidak memiliki kemampuan keuangan, mengalami kebangkrutan, atau menghindari kewajibannya.

"Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi," kata Said dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).
Menurut KSPI, dana cadangan pesangon harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan dan ditempatkan melalui lembaga penyelenggara yang ditunjuk pemerintah.
Dengan cara tersebut, dana untuk memenuhi hak pekerja tidak bercampur dengan kas operasional atau digunakan untuk kebutuhan bisnis lainnya.
Said menegaskan, dana cadangan pesangon bukan program jaminan sosial, melainkan kewajiban perusahaan untuk memenuhi hak pekerja.
"Cadangan pesangon ini bukan jaminan sosial. Ini adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan. Karena itu, dananya harus dipisahkan dari harta kekayaan perusahaan, seperti mekanisme iuran Jamsostek," ujarnya.
Jika mekanisme tersebut berjalan sesuai tujuan, pekerja diharapkan memiliki jalur pembayaran yang lebih pasti ketika terkena PHK, termasuk saat perusahaan mengalami kebangkrutan.
Namun, kepastian itu tetap bergantung pada aturan teknis, tata kelola lembaga, dan kecukupan dana yang terkumpul.
Iuran Berkala Diklaim Bisa Meringankan Beban Perusahaan
Dari sisi perusahaan, kewajiban menyediakan dana pesangon berpotensi menimbulkan kekhawatiran mengenai tambahan biaya. Terlebih, perusahaan harus menyiapkan dana secara teratur, bukan hanya ketika terjadi PHK.
Namun, Said Iqbal menilai skema iuran berkala justru dapat membantu perusahaan mengatur pengeluaran. Perusahaan tidak perlu menyediakan dana pesangon dalam jumlah besar sekaligus ketika melakukan PHK massal atau menutup usaha.
"Jadi, negara justru memberi keringanan. Ya sudah, kamu cicil. Gitu loh. Jadi, tinggal ke mana nih cicilnya. Cicil itu berarti bayar iuran," kata Said.
Melalui skema tersebut, kewajiban pesangon dapat diperhitungkan sebagai bagian dari struktur biaya perusahaan.
Pengusaha bisa merencanakan kebutuhan dana secara bertahap, sehingga risiko pengeluaran besar secara mendadak ketika terjadi PHK dapat ditekan.
Meski demikian, skema ini tetap membutuhkan perhitungan yang cermat. Besaran iuran harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan sekaligus memastikan dana yang terkumpul cukup untuk memenuhi hak pekerja.
Besaran Iuran Belum Ditentukan, KSPI Usulkan Perhitungan Aktuaria
Salah satu hal yang masih ditunggu adalah besaran iuran dana cadangan pesangon. KSPI mengusulkan agar pemerintah menggunakan perhitungan aktuaria dengan mempertimbangkan formula pesangon, masa kerja, dan tingkat upah pekerja.
Said menegaskan, angka simulasi iuran sebesar 3,3 persen yang pernah dibahas pada masa Menteri Tenaga Kerja, Erman Suparno bukan tarif resmi untuk skema baru ini.
Pemerintah perlu melakukan penghitungan aktuaria tersendiri sebelum menetapkan besaran kontribusi.
KSPI juga mengusulkan adanya batas atas upah sebagai dasar penghitungan iuran agar kontribusi perusahaan tetap proporsional. Namun, usulan tersebut tidak boleh mengurangi hak pesangon yang seharusnya diterima pekerja.
Hal penting lainnya, apabila dana yang dibayarkan lembaga pengelola lebih kecil daripada hak pesangon pekerja, perusahaan tetap harus membayar kekurangannya.

Begitu pula jika perjanjian kerja bersama (PKB) memberikan hak pesangon lebih besar daripada ketentuan undang-undang.
Dengan demikian, dana cadangan bukan berarti menghapus tanggung jawab perusahaan atas seluruh hak pekerja. Skema ini lebih diarahkan untuk memastikan sebagian kewajiban tersebut sudah disiapkan sebelum risiko PHK terjadi.
Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, atau Lembaga Baru?
Selain besaran iuran, pemerintah juga harus menentukan lembaga yang akan mengelola dana cadangan pesangon.
KSPI mengajukan tiga opsi, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), atau pembentukan lembaga khusus.
Said Iqbal menilai Danantara dapat menjadi salah satu pilihan pengelola. Sementara itu, penggunaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai membutuhkan penyesuaian terhadap regulasi yang mengatur sistem jaminan sosial dan kelembagaan BPJS.
Opsi membentuk lembaga baru juga membutuhkan kesiapan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur.
Namun, usulan Danantara maupun dua opsi lainnya masih merupakan pandangan KSPI. Belum ada keputusan resmi pemerintah mengenai lembaga yang akan ditunjuk untuk mengelola dana tersebut.
Pilihan pengelola menjadi krusial karena dana yang terkumpul akan berkaitan langsung dengan hak pekerja.
Pemerintah perlu memastikan pengelolaan berjalan transparan, akuntabel, dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Kejelasan mengenai pencairan dana ketika PHK terjadi juga tidak kalah penting.
Siapa yang Terdampak dan Apa yang Harus Ditunggu?
![Ilustrasi PHK Karyawan. [Envato]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/11/30/72732-ilustrasi-phk-karyawan.jpg)
Kebijakan dana cadangan pesangon terutama menyasar pengusaha di luar kategori usaha mikro dan kecil. Bagi pekerja, skema ini diharapkan memperkuat kepastian pembayaran pesangon ketika hubungan kerja berakhir akibat PHK.
Sementara bagi perusahaan menengah dan besar, kewajiban tersebut berarti perlu ada perencanaan keuangan dan penyesuaian administrasi untuk menyisihkan dana secara berkala.
Adapun usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban menyediakan dana cadangan berdasarkan Pasal 253, tetapi pengecualian itu tidak menghapus kewajiban mereka membayar hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Tahap berikutnya yang paling menentukan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah. Aturan turunan tersebut perlu menjawab sejumlah pertanyaan, mulai dari besaran iuran, metode perhitungan, mekanisme penyetoran, lembaga pengelola, pengawasan, hingga prosedur pencairan dana.
Pemerintah juga perlu memastikan skema ini tidak berhenti sebagai kewajiban administratif. Dana yang disisihkan harus benar-benar tersedia ketika pekerja membutuhkan haknya.
Pada akhirnya, dana cadangan pesangon berpotensi menjadi perubahan penting dalam perlindungan pekerja di Indonesia.
Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari kewajiban perusahaan membayar iuran. Ukuran utamanya adalah apakah pekerja benar-benar bisa menerima pesangon saat terkena PHK, tanpa terhambat kondisi keuangan perusahaan.
Bagi dunia usaha, tantangannya adalah memastikan kewajiban baru ini diterapkan dengan perhitungan yang adil dan tidak mengganggu keberlanjutan bisnis. Karena itu, aturan teknis yang jelas dan tata kelola dana yang transparan akan menjadi penentu apakah kebijakan ini mampu melindungi pekerja sekaligus tetap realistis bagi perusahaan.