REGIONAL:
Swiss merupakan salah satu negara di dunia yang legalkan bisnis prostitusi.
Tiga tahun sebelum Indonesia merdeka, Swiss melegalkan bisnis prostitusi. Namun negara ini memperlakukan aturan ketat terkait bisnis lendir ini.
Di Swiss, pekerja seks komersil harus terdaftar secara resmi dengan pemerintah dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara teratur.
Prostitusi jalanan dianggap sebagai gangguan publik dan karenanya ilegal, tetapi rumah pelacuran adalah legal, dan ada distrik lampu merah yang ditunjuk di kota-kota besar.
Sejumlah besar pekerja seks di seluruh Swiss dapat ditelusuri kembali ke perjanjian 2004 dengan Uni Eropa untuk memungkinkan pekerja Uni Eropa untuk tinggal dan bekerja di negara itu.
Jauh sebelum itu, Swiss juga menerbitkan peraturan hukum terkait mucikari. Pada 1992, hukum mengenai kejahatan seksual direvisi, kegiatan mucikari dan penghasutan pasif bukan merupakan kegiatan melanggar hukum.
Malah pada 2009 jumlah pekerja seks di Swiss semakin banyak, dan mayoritas berasal dari Rumania dan Bulgaria.
Pada 2013, Sex Boxes didirikan di distrik Altstetten di Zurich dan salah satu jalan di mana prostitusi jalanan diperbolehkan.
Pada tahun yang sama, pekerja seks jalanan di Zurich diharuskan membeli izin malam dari mesin penjual otomatis yang dipasang di sekitar area dengan harga per izin 5 franc Swiss.
Pada Januari 2014, diumumkan bahwa narapidana yang ditahan La Pâquerette diperbolehkan untuk mengunjungi pekerja seks komersial di Champ-Dollon Detention Center dekat Geneva dengan didampingi oleh ahli terapi sosial. Sama seperti di Belanda, Swiss pun memiliki wilayah red distric.
Distrik merah terletak sebagian besar di kota-kota utama Swiss yaitu Zurich, Bern, Geneva;Lausann, Basel dan Lugano.
Meski begitu Swiss menentang adanya perdagangan orang dan penyelundupan migran yang bakal dijadikan PSK. Karenanya aturan untuk mendaftar sebagai PSK ada di Swiss.
Negara Swiss menganggap prostitusi sebagai bentuk kegiatan ekonomi. Karenanya penghasilan yang diperoleh dari prostitusi dikenakan pajak dan kontribusi asuransi sosial.
Berdasarkan pasal 199 peraturan prostitusi di Swiss, ada aturan denda besar bagi mereka yang melanggar praktik prostitusi.
Artinya setiap bisnis protitusi di Swiss di atur oleh pemerintah kota setempat. Beberapa wilayah telah mengadopsi undang-undang terpisah tentang prostitusi.
TERPOPULER
