Suara.com - PSSI akan menggelar Kongres Tahunan pada 20 Januari 2019. Sejumlah agenda akan dibahas dalam kongres tersebut, salah satunya pencopotan dua anggota PSSI Johar Lin Eng (Komite Eksekutif) dan Dwi Irianto alias Mbah Putih (Komite Disiplin) yang diduga terlibat dalam kasus match fixing atau pengaturan skor.
Johar dan Mbah Putih ditangkap oleh tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Bola atas dugaan pengaturan skor pertandingan. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini mendekam di penjara.
Oleh karenanya, masalah ini akan masuk ke dalam agenda Kongres Tahunan PSSI. Sebab, dalam pergantian anggotanya PSSI harus melalui kongres.
"Ya pastilah, anak kita diperiksa. Saya yakin yang diperiksa ini, kan untuk dicari ada salahnya atau tidak. Kalau salah dihukum, saya ingin itu dan PSSI bisa menjadi bersih karena ini. Bukan hal-hal yang lain ya," kata Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (3/1/2019).
"Ada di statutanya itu ya. Pastilah semua harus lewat kongres, semua keputusan PSSI ini. Saya saja mau ngambil satu keputusan ini kan harus lewat kongres ya. Apalagi sampai melakukan tindakan hukum," tambahnya.
Selain masalah match fixing, PSSI juga punya agenda lain yang bakal bahas. Salah satunya program kerja PSSI di tahun 2019.
"Kongres 2019 membahas tentang event di dalam sepak bola ya, ada sampai yang terakhir itu yang terbesar adalah Piala AFF 2020. Jadi 2019 mengejar even di 2020, itu yang pertama."
"Yang kedua, yang pastinya ya kita berbicara tentang siapa yang membiayai dan berapa biayanya itu," jelas Gubernur Sumatera Utara itu.
Lebih lanjut, musim 2019 sepak bola Indonesia bisa lebih baik lagi. Termasuk tidak adanya lagi kasus pengaturan skor di dalam sebuah pertandingan.
Baca Juga: Kaleidoskop 2018, Semarak Liga Indonesia Tercoreng Isu Pengaturan Skor
"Pasti sudah tahu anda jawabannya itu. Kompetisinya itu harus real, bersih, sehingga kita mendapatkan pemain atlet bola yang handal yah. Tak ada lagi pengaturan skor, tak ada lagi mendanai wasit, jadi wasit akan kita bentuk satu badan penentu wasit yang independen. Tak boleh lagi ada tawar menawar tentang wasit," harapnya.
