3 Pemain Keturunan Belum WNI yang Dipangil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia

Suara.com - Keputusan menarik diambil Shin Tae-yong dalam memanggil pemain Timnas Indonesia untuk dua laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang.

Dalam daftar 28 pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan atau training camp (TC) mulai 17 Maret 2024, tiga diantaranya merupakan pemain keturunan yang belum berstatus warga negara Indonesia (WNI).

Pemanggilan mereka ke skuad Garuda jelang laga krusial ini menjadi isyarat bahwa PSSI yakin proses naturalisasi ketiga pemain akan rampung sebelum pendaftaran pemain ditutup pada 13 Maret mendatang.

Baca juga: LIB Maunya Duel Persib vs Persija dengan Penonton, Tapi...

Andai para pemain ini bisa mendapat status WNI dan menjalani perubahan asosiasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI tepat waktu, maka kehadiran mereka akan sangat berguna untuk meningkatkan kualitas tim Merah Putih.

Berikut 3 pemain keturunan yang belum WNI tapi dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia.

1. Nathan Tjoe-A-On

Nama Nathan Tjoe-A-On masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani TC bersama Timnas Indonesia.

Situasi itu menjadi tanda tanya besar karena status bek sayap klub Belanda, SC Heerenveen ini belum WNI.

Nathan sejatinya dijadwalkan menjalani sumpah WNI bersama Jay Idzes pada 28 Desember 2023 lalu, tetapi berhalangan hadir.

Hingga kini, belum diketahui kapan Nathan akan menjalani sumpah WNI untuk resmi mendapat paspor Indonesia dan segera menjalani proses perubahan federasi dari KNVB (Belanda) ke PSSI.

2. Thom Haye

Thom Haye memang menjadi salah satu pemain keturunan yang proses naturalisasinya tengah dikebut. Namun, statusnya hingga kini masih warga negara Belanda karena proses perubahan kewarganegaraannya belum rampung.

Pengajuan naturalisasi gandang SC Heerenveen ini telah disetujui Komixi X DPR RI pada Kamis (7/3/2024).

Kini, prioritas PSSI adalah sesegera mungkin menyelesaikan tahapan proses naturalisasi sang pemain yakni pembahasan di Komisi III DPR RI, penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) sebelum menjalani sumpah WNI dan perubahan asosiasi.