Persoalan tunggakan gaji memang bukan hal baru di Liga 1. Dalam beberapa musim terakhir, sejumlah klub tercatat memiliki masalah keuangan yang berdampak langsung pada hak-hak pemain.
Situasi ini mencerminkan belum stabilnya manajemen finansial sebagian klub di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Salah satu penyebab utama masalah ini adalah ketergantungan besar klub terhadap dana dari sponsor atau pihak ketiga, yang seringkali tidak menentu.
Tanpa manajemen keuangan yang profesional dan transparan, klub mudah mengalami krisis likuiditas, terutama saat performa tim menurun atau saat menghadapi sanksi dari pihak sponsor.
Selain itu, struktur kepemilikan dan tata kelola klub juga turut memengaruhi. Beberapa klub dikelola dengan sistem yang belum sepenuhnya profesional, sehingga pengambilan keputusan strategis kerap tidak didasari pertimbangan bisnis jangka panjang. Hal ini membuat klub rawan mengalami kendala pembayaran gaji ketika menghadapi tekanan finansial.
PSSI sebenarnya telah mewajibkan penerapan lisensi klub sesuai standar AFC, termasuk aspek keuangan. Namun dalam praktiknya, pengawasan dan penegakan regulasi masih menemui berbagai tantangan.
Ketika klub tetap diizinkan berkompetisi meski memiliki catatan pelanggaran, pesan bahwa aturan harus dipatuhi menjadi kabur.
Liga 1 sendiri dalam beberapa tahun terakhir terus berupaya memperbaiki kualitas kompetisi, mulai dari peningkatan kualitas wasit, fasilitas stadion, hingga pemasaran.
Namun persoalan internal klub, seperti tunggakan gaji, berpotensi merusak citra liga secara keseluruhan jika tidak segera diselesaikan secara sistematis dan menyeluruh.
Baca Juga: Erick Thohir Suruh Pergi Yuran Fernandes: Jangan Cari Makan di Sini
