- AFC menjatuhkan denda Rp25 juta kepada PSSI akibat keterlambatan administrasi uji coba lawan Mali.
- Sumardji menegaskan bahwa PSSI siap mematuhi aturan dan segera membayar denda kepada pihak AFC.
- Pelanggaran administratif ini menjadi sanksi ketujuh yang diterima federasi Indonesia dari Konfederasi Sepak Bola Asia.
Suara.com - Konfederasi Sepak Bola Asia kembali memberikan teguran keras berupa denda finansial kepada federasi sepak bola Indonesia PSSI.
Otoritas tertinggi sepak bola di Asia AFC tersebut menetapkan sanksi sebesar USD 1.500 atau setara dengan Rp25 juta.
Hukuman ini muncul ke permukaan setelah ditemukannya ketidakpatuhan terhadap protokol administrasi dalam agenda uji coba internasional.
Pelanggaran tersebut terjadi saat skuad Garuda Muda melakoni pertandingan persahabatan melawan negara asal Afrika yakni Timnas Mali.
Agenda yang berlangsung pada November 2025 tersebut dinilai tidak memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan AFC.
Keputusan resmi mengenai hukuman ini dipublikasikan oleh Komite Disiplin dan Etik AFC pada Rabu pekan ini.
PSSI dinyatakan bersalah karena mengabaikan ketentuan dalam Pasal 11.15 yang mengatur tentang mekanisme pertandingan antar-konfederasi.
Secara spesifik regulasi tersebut menyoroti prosedur pemberitahuan untuk laga kategori level dua yang melibatkan anggota AFC.
Pertemuan antara Indonesia U-22 dan Mali U-22 seharusnya dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati sebelumnya.
Keterlambatan dalam mengirimkan dokumen pemberitahuan menjadi alasan utama di balik munculnya sanksi administratif dari pihak konfederasi.
Sumardji yang menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional memberikan respon awal mengenai kabar yang beredar luas ini.
Dirinya menyatakan bahwa koordinasi internal masih terus dilakukan untuk memverifikasi kebenaran laporan denda tersebut dari Departemen Internasional.
“Belum dapat laporan dari Departemen Internasional (PSSI). Nanti saya akan cek, karena saya juga belum dapat info mengenai sanksi tersebut,” kata Sumardji saat dihubungi, Kamis (26/2/2026).
Meskipun demikian pihak federasi menegaskan tidak akan menghindar dari tanggung jawab jika memang terbukti melakukan kesalahan.
Kepatuhan terhadap aturan induk organisasi merupakan prioritas utama bagi jajaran pengurus pusat sepak bola nasional saat ini.