Palestina Ajukan Banding ke CAS Lawan Keputusan FIFA Terkait Klub Israel di Wilayah Pemukiman Ilegal

Suara.com - Asosiasi Sepak Bola Palestina (PFA) resmi membawa sengketa operasional klub Israel di wilayah pendudukan ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Langkah hukum ini diambil sebagai respon tegas atas kegagalan FIFA dalam menindak klub yang bermarkas di pemukiman ilegal Tepi Barat.

Dikutip dari MME, Palestina kini membidik jalur yurisprudensi internasional untuk membatalkan keputusan federasi sepak bola dunia yang dianggap tidak berpihak pada hukum.

Upaya ini menandai eskalasi konflik regulasi olahraga yang telah berlangsung selama belasan tahun tanpa solusi konkret dari pihak otoritas.

Eksistensi klub-klub tersebut dinilai melanggar kedaulatan wilayah yang secara hukum internasional telah dinyatakan sebagai area pendudukan ilegal.

Keputusan FIFA untuk tetap pasif didasarkan pada alasan bahwa status hukum Tepi Barat merupakan masalah internasional yang sangat kompleks.

Lembaga sepak bola tertinggi dunia itu memilih untuk tidak mengambil tindakan apa pun meski investigasi telah dilakukan sejak awal tahun ini.

Padahal, Mahkamah Internasional secara tegas menyatakan bahwa pembangunan pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat melanggar ketentuan hukum global.

Susan Shalabi selaku Wakil Presiden PFA menyatakan pihaknya telah menempuh segala jalur hukum yang tersedia di dalam internal organisasi FIFA.

"Karena kami telah menghabiskan setiap jalur hukum yang memungkinkan di FIFA, kami akan tetap mengikuti aturan, mengikuti buku panduan, dan kami akan mengajukan banding atas keputusan tersebut karena kami menganggapnya sangat tidak adil," ujar Susan Shalabi.

Proses banding ke CAS menjadi harapan terakhir bagi PFA untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak wilayah sepak bola mereka yang dirampas.

Shalabi menekankan bahwa pihaknya tidak akan berhenti berjuang meskipun proses birokrasi di FIFA memakan waktu hingga lima belas tahun.

"Dewan (FIFA) memutuskan setelah 15 tahun pembahasan mengenai masalah ini untuk tidak memutuskan. Jadi satu-satunya tindakan yang kami miliki adalah pergi ke CAS dan mengajukan banding atas hal itu. Kami akan menjalani seluruh proses sampai kami mampu mencapai keadilan," tambah Shalabi.

Kehadiran delegasi Palestina di kongres internasional juga sempat mengalami hambatan administratif terkait pengurusan visa keberangkatan mereka ke Kanada.

Meskipun sempat ada penolakan, tekanan diplomatik dan pemberitaan media akhirnya membuat sebagian besar permohonan visa pejabat PFA disetujui.

Isu ini tidak hanya menjadi perhatian PFA, namun juga memicu gerakan solidaritas dari berbagai lembaga hak asasi manusia internasional.

Sejumlah organisasi olahraga dari Irlandia dan Skotlandia bahkan telah melaporkan petinggi FIFA dan UEFA ke Jaksa Penuntut Mahkamah Pidana Internasional.

Laporan setebal 120 halaman tersebut menuduh adanya pembiaran terhadap aktivitas yang mendukung praktik kejahatan perang di wilayah pendudukan.

Pihak pelapor mengklaim bahwa keikutsertaan klub Israel dalam liga resmi merupakan bentuk legitimasi atas tanah yang disita secara paksa.

"FIFA dan UEFA mengizinkan klub-klub [Israel] untuk bermain di liga yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sepak Bola Israel dan menyelenggarakan pertandingan di tanah yang disita," kata kelompok-kelompok tersebut.

Persoalan ini berakar pada operasional enam klub sepak bola Israel yang bermarkas di pemukiman Tepi Barat sejak tahun 2010-an.

Palestina menilai aktivitas olahraga di wilayah tersebut merupakan pelanggaran terhadap statuta FIFA yang melarang anggota bermain di wilayah asosiasi lain tanpa izin.

Selama bertahun-tahun, FIFA terus menunda keputusan tetap dengan membentuk komite pemantau yang sering kali berakhir tanpa sanksi atau tindakan tegas.

Hingga saat ini, perdebatan mengenai kedaulatan dan kepatuhan terhadap hukum internasional tetap menjadi titik api utama dalam sepak bola global.

Banding ke CAS diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang selama ini dihindari oleh otoritas sepak bola melalui retorika politik.