REGIONAL:
- Lebih dari 14 Asprov PSSI di berbagai daerah saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas karena belum memiliki ketua definitif.
- Pengurus daerah mempertanyakan urgensi penunjukan Pelaksana Tugas tersebut karena dinilai berpotensi menghambat program pembinaan dan koordinasi organisasi sepak bola.
- Pihak federasi diminta memberikan penjelasan resmi mengenai kepastian waktu penetapan ketua definitif guna mencegah spekulasi di kalangan para anggota.
Suara.com - Dinamika di tubuh PSSI kembali menjadi perhatian. Di tengah fokus publik terhadap perkembangan Timnas Indonesia, kompetisi nasional, dan pembinaan pemain muda, muncul pertanyaan mengenai tata kelola organisasi di tingkat daerah.
Sorotan mengarah pada banyaknya Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI yang kini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Berdasarkan informasi yang beredar, lebih dari 14 Asprov saat ini belum memiliki ketua definitif dan dijalankan oleh pejabat sementara.
Penunjukan Plt sejatinya merupakan mekanisme yang lazim dalam organisasi.
Namun, ketika kebijakan serupa terjadi di banyak daerah dalam waktu yang hampir bersamaan, sejumlah pihak mulai mempertanyakan dasar dan urgensi langkah tersebut.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian di tingkat daerah. Sejumlah program pembinaan, koordinasi dengan klub anggota, hingga agenda organisasi disebut dapat terdampak apabila kepemimpinan definitif belum segera ditetapkan.
Pengurus Daerah Pertanyakan Alasan Penunjukan Plt
Mantan Ketua Asprov PSSI Jawa Barat, Tommy Apriantono, mengaku banyak pengurus daerah yang hingga kini masih menunggu kejelasan terkait status kepemimpinan Asprov.
"Kita (pengurus) di daerah juga bertanya-tanya apa alasannya belum ditetapkan juga Ketua Asprov sampai sekarang. Dulu kan saat periode jabatan habis, Plt ditunjuk alasannya karena bencana alam Sumatera," kata Tommy saat dihubungi awak media.
"Tapi sekarang kan sudah selesai tanggap bencananya. Dan daerah yang tak kena bencana kok juga ditunjuk Plt. PSSI harus jawab ini," jelasnya.
Tommy, yang kini posisinya digantikan oleh Vivin Cahyani Sungkono sebagai Plt Ketua Asprov PSSI Jawa Barat, menilai penjelasan resmi dari federasi diperlukan agar tidak memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pemangku kepentingan sepak bola daerah.
Ketika ditanya mengenai munculnya pertanyaan terkait tata kelola organisasi dan dugaan penyalahgunaan kewenangan, Tommy memilih menyerahkan penjelasan tersebut kepada federasi.
"Dalam Statuta kan ada Exco yang secara kolektif kolegial memutuskan hal tersebut. Yang menunggu kepastian kan sebenarnya pengurus kabupaten/kota sebagai voter di Asprov," ucap Tommy.
PSSI Dinilai Perlu Beri Kepastian
Pandangan serupa disampaikan mantan Ketua Asprov PSSI Sulawesi Utara, Joune Ganda. Ia menegaskan bahwa penunjukan Plt merupakan kewenangan yang dimiliki PSSI berdasarkan aturan organisasi yang berlaku.
"(Penunjukan) Plt untuk Asprov PSSI merupakan kewenangan PSSI. Kewenangan tetap ada di PSSI sesuai Statuta terbaru," ujar Joune.
Menariknya, posisi Joune di Sulawesi Utara juga kini diisi oleh Vivin Cahyani Sungkono sebagai Plt Ketua Asprov PSSI Sulut.
Mengacu pada Statuta PSSI, mekanisme pergantian dan pengisian jabatan kepengurusan sebenarnya telah diatur secara jelas.
Karena itu, sejumlah pihak menilai perlu ada penjelasan mengenai arah dan batas waktu penunjukan Plt agar tidak menimbulkan kebingungan di tingkat anggota.
TERPOPULER
