Bila Ada Kerajaan Sambo Saran dari Komisi III DPR RI Usut Jenderal yang Terlibat

Suara Cianjur

Senin, 22 Agustus 2022 | 17:31 WIB
Bila Ada Kerajaan Sambo Saran dari Komisi III DPR RI Usut Jenderal yang Terlibat
Ketua Kompolnas Mahfud MD (kanan) bersama Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kiri) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022). (ANTARA/Muhammad Adimaja/hp)

SuaraCianjur.id- Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menduga akan banyak jenderal yang turut terlibat, apabila memang informasi mengenai kerajaan Ferdy Sambo atau Kaisar Sambo benar adanya.

Menurutnya, lingkaran yang dibentuk oleh para oknum tersebut tidak mungkin hanya diperankan oleh Ferdy Sambo. Maka dari itu pengusutan soal ini sangat penting jika informasi yang beredar benar adanya.

"Apabila ada Kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses," ucap Benny saat melaksanakan RDP dengan Kompolnas di DPR RI, Senin (22/8/2022).

Dalam usut-mengusut terhadap keberadaan jenderal-jenderal tersebut, Benny memberikan usul agar Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Purnomo untuk dinonaktifkan sementara waktu.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan bila saja dalam praktiknya Kapolri tidak mampu untuk mengusut.

"Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu. Supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Untuk keadilan, untuk republik dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya," tutur Benny.

Namun, Benny mengingatkan agar proses penanganan perkara saat ini dapat fokus mengenai tewasnya Brigadir J.

"Jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu gagal fokus ke soal judi dan juga soal ke kerajaan Sambo ini lupa kasus utamanya," jelas Benny.

Sebelumnya, Benny mengusulkan soal pemberhentian sementara terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Alasan ia berbicara seperti itu, karena Mabes Polri telah membuat kebohongan kepada melalui lewat keterangan resmi di awal temuan kasus kematian Brigadir J atau Yosua Hutabarat.

baca juga

Sumber:Suara.com

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Komnas HAM Klaim Punya Bukti Perintah Hilangkan Jejak Barbuk Kasus Brigadir J

Komnas HAM Klaim Punya Bukti Perintah Hilangkan Jejak Barbuk Kasus Brigadir J

Cianjur | Senin, 22 Agustus 2022 | 16:26 WIB

Inilah Hasil Autopsi Ulang Brigadir J dari Tim Forensik

Inilah Hasil Autopsi Ulang Brigadir J dari Tim Forensik

Cianjur | Senin, 22 Agustus 2022 | 15:50 WIB

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Diperiksa Itsus Polri Soal Kasus Pembunuhan Brigadir J, Terlibat atau Tidak?

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Diperiksa Itsus Polri Soal Kasus Pembunuhan Brigadir J, Terlibat atau Tidak?

Cianjur | Senin, 22 Agustus 2022 | 15:24 WIB

Terkini

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:15 WIB

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:06 WIB

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 23:01 WIB

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman

Jabar | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:38 WIB

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:33 WIB

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:24 WIB

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat

News | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:18 WIB

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen

Bisnis | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:16 WIB

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga

Bogor | Kamis, 30 Juli 2026 | 22:15 WIB

×