SuaraCianjur.id- Ada – ada saja ulah para siswa di dua sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Osis dari dua sekolah tersebut diduga melakukan pemeriksaan celana dalam kepada para siswi, untuk memastikan masa haid.
Aksi memeriksa celana dalam siswi itu bisa dikatakan sebagai tindakan pelecehan seksual.
Menurut Komisioner Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bogor, Asep Saepudin, menjelaskan, pihaknya mendapatkan laporan dugaan pelecehan seksual itu pada hari Senin (20/9) kemarin.
"Menyusul dugaan kasus di salah satu sekolah di Dramaga barusan saya dapat aduan kasus serupa di sekolah daerah Kecamatan Tamansari," ungkap Asep, mengutip dari Suara.com, Rabu (21/9/2022).
Menurut dia, aksi memeriksa celanda dalam siswi itu dilakukan pihak sekolah untuk memastikan, kalau para siswi tidak berbohong.
"Jadi pihak sekolah curiga, ada indikasi siswi berbohong ketika mau disuruh sholat, alasannya sedang haid. Tapi padahal kan tidak usah gitu caranya, tiak etis," jelasnya.
Menurut Asep jika perlakuan tersebut, seharusnya tidak dilakukan oleh instansi pendidikan, karena sangat berlebihan dan tidak etis. Apalagi yang diperiksa itu adalah wilayah intim ranah pribadi.
"Ini kan ranah privat, jangan kan orang lain, orang tuanya saja gak boleh liat, kecuali ada hal urgent,"ungkapnya.
Pihak sekolah di Tamansari malah memberikan titah OSIS untuk melakukan pengecekan celana dalam itu.
Baca Juga: Kata Robert Soal Tudingan IPW Pinjamkan Jet Pribadi ke Brigjen Hendra dan Terlibat Kekaisaran Sambo
"Kalau yang di MTs di Tamansari itu, yang memeriksa pengurus OSIS yang disuruh oleh gurunya katanya. Saat dikonfirmasi oleh orang tua siswi, pengakuan pihak sekolah, malah jawab 'itu kan sudah jadi aturan di sekolah tersebut'," ungkapnya.
KPAD mengaku akan segera melaksanakan langkah klasifikasi dari kedua belah pihak dari sekolah dan murid yang merasa dilecehkan.
"Kita akan konfirmasi ke sekolah, juga orang tua siswi, agar ke keterangan berimbang," ucapnya.
Aksi tersebut memang tak pantas bahkan tidak wajar untuk dilakukan oleh pihak sekolah.
Sumber: Suara.com
