SuaraCianjur.Id- Kementerian Keuangan China dikabarkan telah memberikan instruksi kepada perusahaan milik negara untuk secara bertahap mengakhiri kontrak dengan empat akuntan besar termasuk KPMG dan EY, karena otoritas berusaha mengatasi kekhawatiran keamanan dan membatasi pengaruh auditor yang terkait dengan Barat.
Dilansir dari Bloomberg News, Kementerian Keuangan China termasuk di antara lembaga pemerintah yang telah mengeluarkan panduan tidak resmi bulan lalu, mendorong perusahaan milik negara untuk membiarkan kontrak dengan Deloitte, KPMG, EY dan PwC berakhir.
Mereka dilaporkan telah diminta untuk menggunakan auditor lokal dari Cina dan Hong Kong sebagai bagian dari upaya untuk mendukung industri audit lokal dan melindungi data perusahaan milik negara, terutama yang bergerak di bidang teknologi tinggi.
Dilaporkan bahwa panduan baru ini tidak berlaku untuk operasi luar negeri perusahaan-perusahaan Cina, termasuk yang berbasis di Amerika Serikat, namun mungkin memaksa perusahaan induk mereka mencari pengganti lokal.
Sementara tidak ada batas waktu yang ditetapkan untuk perubahan tersebut, pengecualian perlahan dari pasar Cina bisa menjadi pukulan finansial bagi firma akuntansi tersebut.
Pemerintah Cina mengatakan bahwa mereka memperoleh total 20,6 miliar yuan (£2,5 miliar) dari pekerjaan mereka untuk klien-klien Cina pada tahun 2021.
Menurut laporan Bloomberg, sekitar 60 perusahaan yang terdaftar di Hong Kong dan berkantor pusat di Cina, baik sektor publik maupun swasta, telah mengganti auditor mereka sejak September 2022.
Sementara itu, sekitar 80 perusahaan yang terdaftar di Shanghai dan Shenzhen dikabarkan telah mengganti auditor sejak Desember.
Namun, regulator Cina sebelumnya telah menyatakan kekhawatiran tentang apakah auditor yang lebih kecil dapat memberikan audit berkualitas yang sama dan menangani pekerjaan yang lebih sulit untuk klien-klien terdaftar.
Baca Juga: 3 Bukti Keberagaman dan Toleransi yang Tertera dalam Lembaran Kalender
Beberapa juga khawatir bahwa penggunaan auditor yang kurang dikenal bisa membuat sulit bagi bisnis milik negara untuk menarik investasi internasional.
(*/Haekal)
Sumber: Bloomberg News
