SuaraCianjur.Id- Adian Napitupulu, Politisi PDI Perjuangan merasa heran tentang bisnis pakaian impor bekas atau yang kini disebut thrifting diklaim membunuh UMKM di Indonesia.
Adian juga mempertanyakan data apa yang digunakan sehingga bisnis thrifting disebut-sebut merugikan.
"Kalau dikatakan bahwa pakaian thrifting itu membunuh UMKM maka izin saya mau bertanya, data apa yang digunakan para menteri itu?," kata Adian kepada wartawan, Sabtu (18/3/2023).
Ia mengatakan, data Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengimpor pakaian jadi dari negara China menguasai 80 persen pasar di Indonesia.
Adian mengambil contoh di tahun 2019 impor pakaian jadi dari China berjumlah 64.660 ton sementara menurut data BPS pakaian bekas impor di tahun yang sama hanya 417 ton atau tidak sampai 0,6 persen dari impor pakaian jadi dari China.
Lalu, menurut Adian pada 2020 impor pakaian jadi dari China berjumlah 51.790 ton sementara pakaian bekas impor hanya 66 ton.
Ia menyampaikan, bahwa impor pakaian jadi dari negara China mencapai 80 persen, pakaian jadi impor Bangladesh, India, Vietnam dan beberapa negara lain sekitar 15 persen maka sisa ruang pasar bagi produk dalam negeri cuma tersisa maksimal 5 persen itupun sudah diperebutkan antara perusahaan besar.
Adian pun melanjutkan bahwa pakaian bekas impor itu tidak membayar pajak, maka itu juga bisa diperdebatkan karena data yang disampaikannya adalah data BPS yang tentunya juga mesti tercatat di Bea Cukai.
"Dari seluruh angka diatas maka sesungguhnya UMKM kita dibunuh siapa? Mungkin urut urutannya seperti ini. UMKM 80 persen di bunuh pakaian jadi impor dari Cina, sementara pakaian jadi impor China saat ini tidak dibunuh, tapi sedang di gerogoti oleh pakaian bekas impor," katanya.
"Jadi siapa sesungguhnya yang dibela oleh Mendag dan Menkop UMKM? Industri pakaian jadi di negara China atau UMKM Indonesia. Ayo kita sama sama jujur," sambungnya.
Terakhir, ia juga mempertanyakan kenapa para menteri berlomba lomba mengejar, membakar dan menuduh pakaian bekas itu menjadi tersangka tunggal pelaku pembunuhan UMKM.
"Kenapa para menteri itu tidak berupaya mengevaluasi peraturan dan jajarannya untuk memberi ruang hidup lebih besar, melatih cara produksi, cara marketing bahkan kalau perlu membantu para UMKM itu menerobos pasar luar negeri. Sekali lagi, mencari kambing hitam memang jauh lebih mudah dari pada memperbaiki diri," tuturnya. (*)
TERPOPULER
