Publik tengah menyoroti permintaan DPR RI ke Garuda Indonesia gegara meminta 80 kursi business class untuk dewan yang hendak pergi haji ke Tanah Suci Makkah.
Mulanya, informasi itu diungkap oleh Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra saat rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/6/2023) lalu.
Ia mengaku ditelepon oleh Sekjen DPR Indra Iskandar untuk menyiapkan 80 seat pesawat kelas bisnis.
"Kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji," ujar Irfan dalam RDP dengan Komisi VI DPR tersebut.
Namun Irfan beralasan belum bisa memastikan apakah permintaan DPR itu bisa dipenuhi atau tidak. Karena, hal itu perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.
"Tapi memang ini persoalan izin dari GACA Arab Saudi yang sebenarnya mensyaratkan tanggal 22 adalah hari terakhir penerbangan untuk haji," katanya.
Apa Kata Sekjen DPR?
Terpisah, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengakui adanya permintaan 80 kursi kelas bisnis kepada Garuda Indonesia. Alasannya, permintaan itu diajukan dalam rangka fungsi pengawasan oleh DPR terhadap pelaksanaan haji tahun ini.
"Tim haji itu dibagi dalam 2 tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Jadi, kegiatan itu kami sudah mengatur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR," ujar Indra dikutip, Rabu (14/6/2023).
Indra juga mengakui, dirinyalah yang menelpon Dirut Garuda Indonesia Irfan Setiaputra terkait permintaan 80 kursi untuk DPR RI itu. Hal itu ia lakukan karena dirinya sebagai penanggung jawab administrasi di DPR.
TERPOPULER
