Anggota Komisi XI DPR RI Netty Prasetiyani mengkritik keputusan pemerintah mencabut status pandemi Covid 19.
Netty menilainya dari segi kemerataan fasilitas kesehatan di Indonesia yang masih kurang. Menurutnya, transisi dari pandemi ke endemi membutuhkan banyak persiapan agar tak menimbulkan masalah-masalah lanjutan.
"Kemandirian alkes dan farmasi, termasuk dalam hal ini testing instrumen (PCR kits) dan peralatan di faskes, obat-obatan hingga ketersediaan vaksin penting disiapkan pemerintah seiring pencabutan status pandemi," kata Netty dalam keterangan medianya, Kamis, 22 Juni 2023.
Netty juga menyoroti soal kondisi ekonomi masyarakat yang memengaruhi kedisiplinan hidup bersih dan sehat agar tetap terhindar dari virus Covid 19.
"Dengan tingkat perekonomian keluarga yang baik, budaya kepatuhan dan perilaku hidup bersih dan sehat tinggi, maka negara kita dengan pendekatan community based Initiative/empowerment akan lebih siap menghadapi segala tantangan ke depan," kata Netty.
Apalagi soal kemerataan tenaga medis dan fasilitan kesehatan di Indonesia masih belum sesuai target, terutama d bagian timur Indonesia.
"Hingga tahun 2021 baru 74,9% RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya. Pemerataan distribusi tenaga medis membutuhkan anggaran besar secara kontinum. Sayangnya, pemerintah belum sungguh-sungguh menghadapi tantangan pembangunan ketahanan kesehatan nasional dengan tidak dicantumkannya Mandatory Spending Kesehatan dalam RUU Kesehatan,” pungkasnya.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.
