Kelanjutan kasus pernyataan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo berbuntut panjang. Kali ini, para pelapor Rocky Gerung dituding sebagai penjilat.
Tudingan ini dilemparkan oleh pengamat politik Syahganda Nainggolan di acara Apa Kabar Indonesia Pagi TV One, Jumat (4/8/2023).
Syahganda mengaitkan respons Presiden Jokowi yang tak mempermasalahkan ucapan Rocky Gerung dengan tokoh di film-film mafia.
"Kita bicara soal Presiden RI bukan kepala mafia. Kita biasakan dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti," kata Syahganda.
Syahganda membandingkan soal aksi para anak buah mafia yang langsung bergerak ketika bos mereka diserang dengan aksi para pendukung Jokowi yang ribut melaporkan Rocky Gerung.
"Jangan saat presiden bilang ini persoalan kecil saya mau kerja aja lalu tiba-tiba orang ngeributin," ujar Syahganda.
Ada dua kemungkinan yang dinilai Syahganda terjadi kepada para pendukung Jokowi.
"Satu, kemungkinan mereka kebanyakan nonton film mafia, presidennnya diam terus kemudian orang-orang bergerak. Itu mafia, kalo presiden harusnya enggak," papar Syahganda.
"Kedua, penjilat itu sekarang," imbuh Syahganda.
Baca Juga: Lim Ji Yeon Berjuang Tangkap Sosok Bertopeng di Teaser 'The Killing Vote'
Tudingan penjilat ini dilontarkan Syahganda lantaran partai politik yang melaporkan Rocky Gerung hanya satu dari sekian banyak parpol yang berada di koalisi pemerintahan Jokowi.
"Ini partai yang bergerak kan yang sekarang cuma PDIP yang menghujat Rocky Gerung. Mana ada 10 partai lainnya yang menghujat, jadi jangan mengklaim ini rakyat Indonesia," tukas Syahganda Nainggolan.
Sebelumnya, Video orasi Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi itu terjadi di sebuah forum buruh di Bekasi. Ketika itu Rocky mengkritik proyek IKN Nusantara yang berusaha dipertahankan Jokowi sebagai sebuah legasi.
"Begitu Jokowi kehilangan kekuasaan, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya, dia masih pergi ke China buat nawarin IKN," ujar Rocky Gerung.
Rocky menyebut Jokowi sibuk mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasib legasinya. Jokowi dinilai hanya memikirkan nasib sendiri, bukan kepentingan buruh.
"Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai siapa yang akan melindungi dia ketika lengser," ujarnya.
