Aksi Tendangan Kungfu TNI ke Suporter, Analisis Sebut Kehadiran Militer Tak Punya Dasar Hukum Kuat

Suara Denpasar- Aksi kungfu anggota TNI dengan menendang salah seorang suporter di stadion Kanjuruhan Malang yang tengah berjalan menjadi viral.

Aksi ini dinilai berlebihan dan menjadi bentuk arogansi anggota TNI di lapangan sepakbola.

Aksi ini pun mendapatkan kecaman dari berbagai pihak, terlebih anggta TNI yang seharusnya mengayomi justru menjadi teror terhadap masyarakat.

Ulah anggota TNI itu turut memperburuk pola pengamanan kepolisian di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sudah mengetahui kabar anak buahnya dan berjanji akan mengusut kasus ini.

Terlebih kata dia suporter saat itu juga tidak menghadap ke arah anggota TNI, namun sedang berlainan pandang.

"Kemarin itu bukan dalam rangka mempertahankan diri, bukan, itu bagi saya masuk ke tindak pidana. Karena orang lagi, mungkin juga tidak berhadapan dengan prajurit tapi diserang," kata Andika di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (3/10).

Sementara itu kehadiran anggota TNI di lapangan sepakbola juga menjadi pertanyaan publik.

Analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan tugas perbantuan prajurit TNI untuk Polri itu tidak memiliki payung hukum yang kuat dan lebih teknis.

Fahmi menyebut kalau selama ini prajurit TNI menjadi perbantuan anggota Polri dalam melakukan pengamanan. Hal tersebut tertuang pada Pasal 7 Ayat 2 huruf b angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Angka 9 menyebut kalau TNI membantu tugas pemerintahan di daerah.

Sementara angka 10 menyebut TNI membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang.

"Tidak punya alas hukum yang kuat. Sehingga dalam pelaksanaannya di lapangan, tidak begitu jelas rambu-rambu, jalur komando, batasan kewenangan dan tanggungjawabnya," katanya kepada Suara.com.

Sebaiknya Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bisa mengeluarkan kebijakan yang jadi pedoman teknis dalam pelaksanaan pelibatan TNI dalam pengamanan kegiatan masyarakat ke depan, termasuk dalam pertandingan sepak bola. ***