Suara Denpasar - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Bali banyak mendapat kritikan terkait sikap represif aparat yang dinilai berlebihan.
Kali ini dalam media rilisnya Koordinator Indonesia People’s Assembly (IPA) Raden Deden Fajrullah menyatakan, aliansi IPA mengecam seluruh tindakan represif dan provokasi yang dilakukan oleh Negara dalam membungkam gerakan kritik rakyat sepanjang persiapan KTT G.20.
Beberapa tindakan represif itu di antaranya penghadangan terhadap Pesepeda Chasing the Shadow Green Peace di Probolinggo.
Selain itu pembatalan juga terjadi pada kegiatan ruang aspirasi dan seni anak muda bali untuk iklim yang diorganisasikan oleh 350.id dan XR serta pembatalan acara jangkongan warga serta beberapa pembubaran aktivitas lainya.
Dengan begitu, pihaknya menuding bahwa G20 bukan untuk rakyat tetapi hanya untuk segelintir pengusaha besar dan negeri-negeri kaya yang memiliki kepentingan memindahkan beban krisis yang mereka hadapI ke negeri-negeri miskin dan terbelakang.
”Tindakan ini adalah merupakan serangkaian tindakan fasis dan brutal dalam mengekang dan membungkam demokrasi," sentil dia dalam rilisnya.
Sebelumnya BEM Fakultas Hukum bersama dengan aliansi Bali Tdak Diam (BTD) di Bali juga mendapatkan ancaman pembubaran dari pihak kampus Universitas Udayana.
Selain itu Gerakan rakyat menolak G20 di beberapa kota yang dikordinasikan IPA juga mendapatkan intimidasi baik dengan cara didatangi secara langsung maupun melalu telepon,
Di Kalimantan Barat organisasi buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Kalbar tanggal 12 November kemarin didatangi oleh 3 orang aparat BAIS dan BIN dan meminta keterangan terkait soal kampanye menentang G20 yang diselenggarakan oleh IPA.
Sedangkan di kota Mataram, kordinator Indonesia People’s Assembly (IPA) kota Mataram juga mendapatkan telepon serupa dari BAIS dan BIN, dan banyak lagi.
Selain itu, beberapa akun media sosial organisasi dan personal yang kerap membagikan narasi-narasi kritik terhadap G20 juga di suspend termasuk nomor Whats APP milik coordinator IPA yang beberapa kali ada permintaan confirmasi registrasi.
Baca Juga: Jokowi Sambut Presiden Uni Emirat Arab di Solo untuk Resmikan Masjid: Biden Cukup Sandiaga Uno
Maka aliansi Indonesia People’s Assembly yang terdiri dari 25 organisasi tingkat nasional dan daerah di 15 provinsi di Indonesia mendesak pemerintah untuk menghentikan seluruh upaya provokasi, intimidasi, terror, dan pembubaran paksa terhadap seluruh gerakan rakyat.***
