9. Diharapkan untuk kendaraan tambang untuk proyek pemerintah yang ada di Bali agar menggunakan BBM Non Subsidi.
Dari keterangan yang didapatkan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali berharap pihak PT. PERTAMINA (Persero) Marketing Operation Region V Sales Area Retail Bali menyampaikan terus perkembangan kondisi BBM di Bali kepada BPH Migas sehingga BPH Migas bisa membuat regulasi dan kebijakan yang tepat terkait penyelesaian masalah BBM di Bali.
"Terutama terkait kuota solar yang sudah habis di tahun ini, sehingga dapat mengalihkan kuota BBM terutama solar yang masih ada di Provinsi lain untuk dialihkan ke Provinsi Bali. Kemudian juga agar lebih memperlancar distribusi solar dan juga jenis BBM lainnya agar ketersediaannya di SPBU tidak terlalu lama kosong," papar Widhiyantim.
Selain itu dengan kondisi normalisasi dalam beberapa hari kedepan, perlu dikoordinasikan soal penguraian kemacetan akibat antrian pengisian BBM dengan pihak Dinas Perhubungan dan juga Kepolisian.
Selain itu juga diharap aparat kepolisian ikut mengawasi soal adanya pembelian solar dan bbm bersubsidi lainnya sehingga tepat sasaran dan tidak dijadikan lahan bagi oknum yang menggunakan kesempatan ini melakukan penimbunan BBM. ***
TERPOPULER
