Suara Denpasar – Bukannya sombong, Kang Dedi Mulyadi mengungkap fakta kepemimpinannya saat menjadi Bupati Purwakarta. Dia menyinggung soal bantuan infrastuktur desa yang jauh lebih tinggi saat istrinya, Anne Ratna Mustika menjadi bupati Purwakarta.
Hal itu disampaikan Kang Dedi Mulyadi saat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Purwakarta, R. Muchamad Nurcahja. Awalnya, Kang Dedi menanyakan apa masalahnya sehingga di era Bupati Anne Ratna, pembangunan tidak semarak ketika Dedi Mulyadi jadi bupati.
Dikatakan Kang Dedi, saat dia menjadi bupati ada banyak pembangunan dan program-program kerakyatan. Di antaranya dia membangun air mancur, bangun gedung kantor di mana-mana, bangun sekolah di mana-mana, bangun jalan di mana-mana, anggaran setiap dinas tinggi kemudian menggratiskan pelayan kesehatan bagi seluruh warga waktu itu tinggal bawa KTP.
“Itu anggarannya masih Rp2,2 triliun bisa bangun Purwakarta seperti sekarang ini. Masa yang Rp2,5 triliun tidak bisa tiga kali lipat seperti dulu, problemnya di mana?” tanya Kang Dedi Mulyadi dikutip dari Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel, yang tayang Jumat (9/12/2022).
Nucharja pun menjelaskan, itu karena harga-harga melambung, juga anggaran kesehatan khususnya untuk penanganan Covid-19. Kang Dedi menyela, anggarannya basa saja tidak terlalu tinggi.
Nurcahja puna mengatakan, pada tahun 2023 juga fokus untuk memberikan ke desa berupa bantuan infrastruktur desa. Ternyata, Kang Dedi cukup menguasai APBD Purwakarta. Kang Dedi menyebut hanya Rp100 juta per desa, dengan jumlah desa yang sudah mengajukan proposal hanya 90 desa. Padahal ada 183 desa di Purwakarta.
“Seratus kali 90 desa, cuma Rp9 miliar,” kata Kang Dedi.
Nurcahja mengakui. Kemungkinan nanti di APBD perubahan ada penambahan lagi. Akan tetapi Kang Dedi menyatakan bahwa itu berarti nanti tahun 2023 baru akan dibahas.
Kang Dedi Mulyadi pun mengingatkan ke Nurcahja, ketika dia menjadi Bupati Purwakarta, anggaran infrastrutur untuk desa jauh di atas zaman Ambu Anne.
“Saya kasih tahu dulu desa itu rata-rata Rp400 (juta). Bahkan ada yang Rp1 (miliar), kan dulu bangun desa banyak dari kabupaten. Artinya anggarannya jauh lebih tinggi. Sekarang kenapa anggaran semakin besar untuk pembangunan semakin kecil?,” tanya Kang Dedi.
Lebih lanjut Nurcahja pun beralasan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat
masih kecil karena dampak Covid-19. Kang Dedi tak sepakat. Dia menyatakan, masalah ada di efisiensi pengelolaan pemerintahan harus mendapat evaluasi. Sebab, dana pemerintah ini lebih banyak sekali yang digunakan untuk yang sifatnya administrative.
“Kalau yang administratif terasa oleh birokrasi tapi tidak terasa oleh masyarakat,” papar Kang Dedi.
Kang Dedi menyatakan sebetulnya Pemkab Purwakarta mampu membayar utang DBH pada era dia menjadi Bupati Purwakarta. Masalahnya, Kang Dedi menyebut pengelolaan anggaran yang tidak efisien di era Ambu Anne.
“Kemampuan anggaran pemerintah untuk membayar itu (utang DBH) memiliki kemampuan likuiditas yang sangat memadai. Tapi barang kali sampai hari ini belum ada kebijakan politis untuk melakukan pembayaran DBH,” terangnya.
TERPOPULER
