Suara Denpasar - Sejak Sabtu dini hari (15/4/2023), Sudan dilanda perang saudara antara tentara dan Paramiliter (RSF).
Perang saudara di Sudan bermula saat Paramiliter (RSF) tidak menyepakati wacana integrasi ke dalam tentara. Selain itu, mereka geram terhadap otoritas yang mengawasi proses tersebut.
Sontak saja perang saudara antara tentara Sudan (SAF) dan Paramiliter (RSF) menyebabkan penundaan perjanjian damai yang didukung internasional. Semula, penandatanganan perjanjian dijadwalkan pada 1 April 2023.
"Kesepakatan itu diyakini menguntungkan Ketua RSF, yakni, Mohamed Hamdan Dagalo. Ia lebih dikenal dengan nama Hemeti," tulis laporan Middle East Eye, dilansir Rabu, (19/4/2023).
Menurut draf final perjanjian, integrasi antara SAF, RSF, dan bekas gerakan pemberontak akan disepakati dalam waktu 10 tahun.
Namun, SAF menginginkan proses integrasi hanya selama dua tahun. Ini kemudian menimbulkan ketegangan antara mereka dan RSF.
Pertanyaannya, siapa sebetulnya RSF, dan bagaimana mereka berhasil mendapatkan pengaruh yang signifikan di Sudan?
Dilansir dari Middle East Eye, tercatat bahwa Paramiliter RSF, semula lahir dari milisi Janjaweed pada tahun 2000-an. Kemudian berkembang, semakin membesar hingga sekarang.
Ketika itu, mantan Presiden Omar al-Bashir, memanfaatkan mereka untuk meredam pemberontakan di Darfur, wilayah timur Sudan.
Pada saat itu pula mereka dituduh melakukan kejahatan perang seperti pembunuhan, penyiksaan dan pemerkosaan. Hal tersebut terjadi saat konflik yang menyebabkan sekitar 2,5 juta orang mengungsi, dan 300.000 tewas.
Lalu Hemeti menjadi terkenal sebagai pemimpin milisi Janjaweed. Terutama sesaat setelah konflik di Darfur dimulai.
Milisi Janjaweed kemudian direstrukturisasi, dan menjadi RSF pada 2013. Omar al-Bashir menggunakan RSF sebagai milisi pribadinya, yang siap menghantam pendapat berbeda, atas perintahnya.
Dengan semakin menonjolnya RSF dan keterlibatannya dalam urusan keamanan Sudan, kepentingan bisnis Hemeti mulai berkembang. Hal ini dibantu dengan dukungan dari Bashir - keluarganya menguasai pertambangan emas, peternakan, dan infrastruktur.
Selain kegiatan militernya, RSF juga terlibat dalam berbagai urusan sipil, termasuk pengawasan daerah perbatasan, penegakan hukum, pemungutan pajak, dan bea cukai.
Pasukan tersebut seringkali dikritik karena keterlibatannya dalam kegiatan itu, yang secara konstitusional menjadi tanggung jawab otoritas sipil.
TERPOPULER
