REGIONAL:
Suara Denpasar - Komika Mamat Alkatiri mengeluh ke Menko Polhukam Mahfud MD bahwa bupati-bupati di Papua kurang ajar. Ada banya tanah adat yang dikuasai pengusaha sehingga bisa menimbulkan ketidakadilan yang dapat berdampak pada keinginan pemisahan diri dari Indonesia.
Mamat mengatakan ke Mahfud, ada masalah di Papua selain terkait keamanan. Di antaranya orang asli Papua tidak mendapat tempat dalam politik hingga ekonomi, yang ditakutkan juga memunculkan keinginan untuk memisahkan diri.
"Keinginan memisahkan diri itu justru muncul karena tidakadilan," kata Mamat saat ngobrol dengan Mahfud MD yang tayang di kanal Youtube HAS Creative, Kamis (1/6/2023).
Menanggapi hal itu, Mahfud mengatakan, sebetulnya pemerintah punya afirmatif policy atau kebijakan afirmasi. Isinya bahwa orang asli Papua diberi keistimewaan atau pengutamaan untuk menduduki jabatan-jabatan publik misalnya gubernur, bupati harus orang Papua.
Dalam pemilu, lanjut Mahfud, meski dilakukan secara bebas dalam memilih dan dipilih, kalau hasilnya orang Papua tidak terpilih, maka minimal dapat kursi 25 persen di DPR.
Begitu juga untuk masuk perguruan tinggi, misalnya orang Papua mau sekolah ke Jawa tidak ikut tes umum yang berlaku di Jawa. Masuk ke UGM, ITB, UI, langsung masuk saja agar nanti bisa pulang membangun Papua, dan menduduki tempat tertentu di BUMN. Juga kalau orang Papua mau masuk TNI tidak usah tes terlalu lama.
"Itu sudah kita lakukan semua karena kita tahu keluhan seperti yang kamu katakan tadi itu juga sudah teridentifikasi oleh pemerintah," papar Mahfud.
Namun, Mamat mempersoalkan bukan hanya jabatan publik, juga dalam hal kekayaan sumber daya alamnya. Dia mencontohkan tanah-tanah orang Papua yang diambil untuk pertambangan, menurutnya ini juga berbahaya karena ke depan bisa menimbulkan rasa ketidakadilan bagi orang Papua.
"Iya sudah ada spekulasi ada isu tambang, tanah sudah dikavling oleh orang Jakarta, pengusaha ini, menteri ini, menteri itu, itu tidak benar," katanya.
Mahfud mengaku sudah mempelajari undang-undang, juga pernah memanggil orang yang disebut punya rencana tambang, jawabannya, tidak ada. Sebab, kata Mahfud, undang-undangnya tanah di sana milik adat, kalau mau dibudidaya, dikembangkan sebagai unit usaha diserahkan ke adat, kalau orang adat tidak bisa maka ke pemda, kalau pemda tidak sanggup maka bisa diserahkan ke pemerintah pusat untuk mencari investor.
"Tapi sekarang kerja sama-kerja sama kepala daerah di sana memang kurang ajar sih. Itu saya udah dari dulu emosi sama mereka," kata Mamat.
"Itu kepala daerah yang salah," kata mahfud.
Mamat mengatakan, dari bupati sampai kepala desa sekalipun memang sudah kurang ajar. "Makanya saya emosi banget, Pak," ujar Mamat.
"Iya, ngamuk aja ke sana. Kamu kan orang sana," ucap Mahfud jadi kompor.
Mamat mengaku dia baru pulang ke Papua. Setiap Lebaran pasti pulang sana jadi tahu situasi terutama di wilayahnya, Fak-Fak.
"Tiba-tiba (perkebunan) sawit masuk. Kok ujug-ujug ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan perusahaan ini gitu," terangnya. (*)
TERPOPULER
