Suara Denpasar - Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Barat, Yustina Ogoney memberikan ultimatum atau peringatan tegas kepada Bawaslu RI terkait seleksi Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang berlangsung di 7 kabupaten se-Papua Barat, Kamis (3/8/2023).
“Seleksi komisioner Bawaslu di 7 kabupaten se-Papua Barat harus mempertimbangkan eksistensi Orang Asli Papua (OAP) jangan sampai seperti seleksi Komisioner KPU beberapa waktu lalu yang sama sekali tidak berpihak kepada OAP," tutur Yustina Ogoney melalui keterangan tertulis yang diterima Suara Denpasar, Kamis (3/8/2023), malam.
Yustina menegaskan bahwa alasan kompetensi atau kemampuan yang digunakan untuk menggurkan putra/putri yang mengikuti seleksi adalah alasan yang patut dipertanyakan.
Yustina menyadari bahwa pemilihan Komisioner Bawaslu memang tidak seperti Kepala Daerah atau Anggota Legislatif serta anggota MRP yang berdasarkan undang-undang memberi kuota kepada OAP.
Namun, dia menegaskan kemampuan putra-putri Papua untuk menjadi Komisioner Bawaslu tidak boleh dianggap enteng.
“Jangankan jadi komisioner Bawaslu atau KPU, jadi Bupati dan Gubernur saja kami sudah mampu, masa komisioner kami tidak mampu,” ungkapnya.
“Perlu diingat, untuk mencapai kualitas pemilu yang baik, yang hasil pemilunya berpihak kepada kepentingan OAP maka harus dimulai dengan penyelenggara pemilu. Apalagi Bawaslu punya kewenangan yang sangat besar untuk memberi kartu kuning atau kartu merah bagi peserta pemilu,” tegas Yustina Ogoney.
Reaksi Pemuda Katolik ini adalah kelanjutan dari reaksi-reaksi Masyarakat di 7 kabupaten se-Papua Barat yang merasa keberatan karena hasil seleksi didominasi oleh non OAP.
Sebelumnya, di Teluk Bintuni, Pemuda Katolik Teluk Bintuni, KNPI, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Penjaga Eksistensi Masyarakat Asli 7 Suku Teluk Bintuni beberapa waktu lalu menyatakan sikap mereka terhadap persolan seleksi ini.
Baca Juga: 1.676 Bacaleg DPRD di Jakarta Belum Penuhi Syarat, Begini Penjelasan KPU DKI Jakarta
“Kami tidak mau kecolongan seperti KPU kemarin, jika Bawaslu RI tidak mempertimbangkan eksistensi OAP dalam seleksi komisioner Bawaslu maka itu akan seperti bom waktu, tinggal menunggu waktu untuk terjadi konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat karena pemilu," kata Yustina.
Seperti diketahui, saat ini seleksi calon komisioner Bawaslu sudah mencapai tahap akhir, untuk 6 kabupaten seperti Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Fak-fak, Kaimana, dan Teluk Wondama tinggal menyisahkan 6 orang yang akan dikerucutkan menjadi 3 orang Komisioner.
Sedangkan Teluk Bintuni menyisakan 10 orang yang akan dikerucutkan menjadi 5 orang komisioner yang kewenangannya berada pada Bawaslu RI.
“Sekali lagi saya tekankan bahwa memang tidak ada aturan yang mewajibkan kalau Komisioner Bawaslu di Kabupaten haruslah OAP, akan tetapi perlu juga dipertimbangkan kondisi psikologis, sosiologi dan antropologis orang Papua," pintanya.
"Orang Papua lebih mengenal situasi dan kondisi daerah, sehingga bila terjadi konflik karena pemilu, status mereka sebagai Komisioner Bawaslu yang merupakan OAP akan sangat membantu dalam penyelesaian konflik,” tutup Yustina. (*/Ana AP)
