BEM Unud Evaluasi 5 Tahun Kepemimpinan Wayan Koster-Cok Ace, Gagal Dalam 3 Hal

Suara Denpasar - Usai purna tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 pada 5 September 2023 lalu, Wayan Koster dan Cok Ace mendapat evaluasi dari sejumlah elemen. Baik dari tokoh masyarakat maupun akademisi.

Seperti yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) Bali. Mereka menyodorkan kajian yang menjadi evaluasi Wayan Koster dan Cok Ace selama 5 tahun menjadi pasangan Bali satu. Kajian itu berjudul "Telaah Kritis Implementasi Visi Bangun Sat Kerthi Loka Bali".

Kajian itu diberikan langsung oleh Presiden BEM Universitas Udayana, Putu Agus Padmanegara kepada Wayan Koster saat acara Serah Terima Jabatan Gubernur Bali dan Perpisahan Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster dan Cok Ace si Art Centre, Denpasar, Jumat (8/9), sore.

"Kajian itu merupakan bagian integral dari upaya untuk mendukung pemerintah dalam mengukur dampak dan efektivitas kebijakan serta program-program yang telah diterapkan selama lima tahun terakhir," terang Presiden BEM Unud, Putu Agus Padmanegara melalui keterangan tertulis, Minggu (10/9/2023).

"Tujuannya adalah untuk memberikan pandangan yang komprehensif dan rekomendasi yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Bali kedepan dalam perencanaan pembangunan Provinsi Bali dan pengambilan keputusan strategis," sambung Padma.

Dalam kajian tersebut, BEM Unud menilai selama kepemimpinan Wayan Koster dan Cok Ace, pola pembangunan Bali sangat pariwisata sentris. Sehingga mengabaikan aspek pembangunan lainnya. 

Berikut 3 pokok evaluasi BEM Unud selama kepemimpinan Wayan Koster dan Cok sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023. 

1. Sektor Sosio Ekonomi 

Pemprov Bali Periode 2018-2023 menghadapi berbagai tantangan dalam memaksimalkan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, yang masih menunjukkan ketidaksejahteraan dan ketidakstabilan. Hal ini dikarenakan pembangunan di Bali sangat pariwisata sentris, dengan mengabaikan sektor-sektor potensial lain seperti pertanian dan perikanan. 

Padahal sektor pariwisata merupakan sektor yang rapuh, apalagi pasca diguncang pandemi Covid-19 kemarin, yang menyebabkan pengangguran dan kemiskinan di Bali meningkat. Meskipun pemulihan ekonomi berjalan, namun masih belum maksimal. Maka dari itu, sektor-sektor lain yang lebih stabil seperti pertanian dan perikanan harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. 

Selain itu, praktik Mass Tourism di Bali juga menimbulkan masalah yang cukup serius yaitu TKA ilegal dan WNA yang bertindak seenaknya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Bali harus serius melakukan pengawasan dan penegakkan hukum. 

2. Sektor Lingkungan dan Agraria

Lingkungan memiliki peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bali, namun beberapa masalah seperti transisi energi yang belum konkret, risiko Pembangunan LNG di Kawasan Sidakarya, masalah sampah, dan permasalahan terkait Pembangunan Jalan Tol Kerthi Bali menjadi tantangan utama yang harus diatasi demi menjaga keberlanjutan lingkungan. Sampai saat ini masalah-masalah tersebut juga belum terselesaikan. 

3. Sektor Pendidikan

Sektor pendidikan di Provinsi Bali memiliki kinerja yang relatif baik berdasarkan indikator seperti angka partisipasi sekolah, melek huruf, dan indeks pembangunan gender. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan, termasuk disparitas dalam distribusi tenaga pendidik dan fasilitas, praktik pungutan liar di beberapa sekolah, serta masalah dalam sistem seleksi berbasis zonasi. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemprov Bali perlu melakukan evaluasi dan tindakan lebih lanjut guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih optimal.

BEM Unud yakin bahwa temuan dan rekomendasi yang mereka sampaikan teraebut akan mendukung visi Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Bali. 

"Kami berharap bahwa dengan adanya kajian reflektif dan evaluatif 5 tahun Pemprov Bali ini akan menjadi landasan kuat bagi perencanaan masa depan Bali yang lebih baik."

"Kami meminta pemimpin Provinsi Bali kedepan harus lebih luas memandang permasalahan yang ada di Bali dan mengimplementasikan visi dan misinya secara optimal, bukan hanya sekedar jargon," tegas Padma.  (*/Ana AP)