Suara Denpasar - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Bali berupaya mendorong potensi usaha mikro dan kecil (UMK) melalui penyaluran pembiayaan ultramikro (UMi).
Melansir dari Antaranews.com Provinsi Bali memiliki pangsa pasar yang sangat potensial untuk menyerap pembiayaan UMi karena banyaknya pelaku UMK yang bergerak di sektor makanan, jasa, dan perdagangan.
Ini dikarenakan Provinsi Bali dikenal sebagai daerah pariwisata dan saat ini sektor pariwisata sudah kembali menggeliat di Bali.
"Bali sudah kembali ke karakter asli tulang punggung ekonominya pariwisata, ini krusial yang perlu menjadi perhatian baik pusat dan daerah," kata Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Bali Teguh Dwi Nugroho di Denpasar, Bali, Jumat (29/9/2023).
Ia juga mengungkapkan harapannya agar UMK bisa naik kelas sehingga upaya memberikan dorongan pada UMK ini diwujudkan melalui pendampingan pelaku usaha untuk penyaluran pembiayaan.
Pendampingan itu di antaranya dengan membantu promosi atau pemasaran produk UMK sehingga usaha dapat terus berkelanjutan.
Upaya ini diharapkan juga dapat memperkuat pelaku UMK dalam mengemmbangkan inovasi sehingga dapat terus bertumbuh di tengan sektor pariwisata yang terus menggeliat di Bali.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali tahun 2022, jumlah pelaku UMKM di Bali mencapai 440.609 pelaku usaha.
Ini menunjukkan adanya tren kenaikan dibandingkan data tahun 2021 yang hanya mencapai 412.265 pelaku usaha dengan perbandingan penduduk Bali sejumlah 4,27 jiwa penduduk.
Nantinya penyaluran pembiayaan UMi akan dilakukan dengan dua cara yakni secara tidak langsung melalui 14 lembaga keuangan bukan bank (LKBB) di Bali dan secara langsung.
Di antara 14 LKBB di Bali tersebut ialah Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM), Koperasi, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) melalui koperasi dan lembaga keuangan Mikro (LKM).
Berdasarkan data DJPb Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan UMi pada Januari-September 2023 mencapai Rp 26,6 miliat kepada 4.900 debitur.
3 daerah yang menduduki peringkat penyerapan tertinggi ialah Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Karangasem yang masing-masing mencapai Rp 4 miliar, serta Kabupaten Buleleng yang mencapai hingga Rp 6,8 miliar. (*/Ana AP)
TERPOPULER
