Suara Denpasar - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Bali, Romi Yudianto, bersama 15 Kepala Kantor Wilayah dan 15 Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dilantik sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Periode Tahun 2021 - 2024 dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Periode Tahun 2022 - 2025.
Pelantikan ini merupakan salah satu faktor pendorong Indonesia menjadi anggota FATF, yakni pengawasan Notaris. "Peran Kemenkumham dalam melakukan pengawasan Notaris merupakan salah satu faktor pendorong Indonesia menjadi anggota FATF.
Dengan demikian, capaian positif ini harus dipertahankan demi menjaga nama baik bangsa dan negara," kata Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo R. Muzar dalam pelantikan di Ballroom Hotel Grand Hyatt Nusa Dua, Rabu (29/11/2023).
Dia juga menyoroti peran penting Kemenkumham dalam memastikan bahwa Notaris menjalankan profesinya secara berintegritas.
Baik Majelis Pengawas maupun Majelis Kehormatan Notaris memiliki jabatan yang sangat penting dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap notaris.
Menteri Hukum dan HAM telah menggarisbawahi kepentingan peningkatan efektivitas pembinaan dan pengawasan notaris.
Ini karena pengaduan terkait pelanggaran jabatan notaris terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum (Apgakum).
"Peran Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) oleh Notaris untuk memitigasi risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU/TPPT)," tegasnya.
Cahyo memberikan apresiasi tinggi kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang selama dua tahun terakhir berhasil melakukan pengawasan dan sosialisasi PMPJ terhadap notaris. Dia menetapkan PMPJ dan BO sebagai Target Kinerja Ditjen AHU di Wilayah.
"Selamat kepada Saudara-saudara yang baru saja dilantik sebagai Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris," tandasnya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, para Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. ***
TERPOPULER
