Depok.suara.com, Menanggapi rencana penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah yang akan berlaku mulai 28 November 2023 yang tertuang dalam surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022.
Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan bahwa Komisi IX DPR RI bersama Komisi I hingga Komisi XI DPR RI telah melakukan rapat gabungan guna membahas dan memperjuangkan agar keputusan tersebut bisa ditunda dan jangan terburu-buru.
"Pimpinan seluruh Komisi di DPR RI akan bersurat kepada Pimpinan DPR RI untuk bertemu dan membicarakan persoalan tersebut," ujar Felly, seperti dikutip laman resmi DPR RI.
Lebih lanjut Felly mengatakan, pihaknya bersama Komisi I hingga Komisi XI telah melakukan rapat gabungan guna membahas dan membicarakan persoalan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023.
"Dari hasil yang kami sepakati, kami terus memperjuangkan agar keputusan tersebut bisa ditunda dan jangan terburu-buru," terangnya.
Dengan adanya penghapusan tenaga honorer tersebut, lanjut Felly, Anggota DPR RI mempunyai kekhawatiran yang sama. Pasalnya saat ini sebanyak 575 Anggota DPR RI, memiliki tenaga honorer yang masing-masing mempunyai 7 staf lima tenaga ahli dan dua staf ahli yang harus diperjuangkan.
Untuk itu, kata Felly, dirinya mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperjuangkan dan memperhatikan apa yang menjadi hak-hak tenaga honorer maupun kontrak.
"Saya berharap, kepada pemerintah daerah bisa menerapkan aturan yang tertera dalam UU Kesehatan dan Ketenagakerjaan, ini penting sekali guna memberikan hak-hak mereka tenaga honorer kesehatan sebagai garda terdepan di bidang kesehatan," katanya.
"Sebagai pemerintah daerah selaku pengawas dapat melihat perusahaan-perusahaan atau pemberi kerja yang ada di Sumatera Utara bisa bersama-sama memperjuangkan dan memperhatikan tenaga honorer maupun kontrak," sambungnya.
Baca Juga: Tekad Striker PSIS Semarang Ingin Akhiri Catatan Buruk di Laga Tandang Kala Jumpa Dewa United
